Perdagangan Bebas yang Tak Adil Tidak Membawa Damai, Tetapi Bentuk Penindasan Ekonomi

Namun, jika impor barang konsumtif seperti perhiasan/ permata akan merugikan masyarakat. Hal itu, katanya, merupakan bentuk penindasan baru dalam perdagangan bebas. Devisa yang dikumpulkan hanya terkuras untuk barang-barang konsumtif.

"Pemerintah harus melakukan reformasi sektor riil untuk mencegah hal tersebut. Pemerintah juga harus berkomitmen melindungi rakyatnya terutama para petani dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari rent seeker yang menempel di birokrat," kata Andy.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Rossanto Dwi Handoyo, meminta pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor riil, khususnya bidang logistik. Sebab, dampak dari tak kunjung dibenahinya sektor logistik harga komoditas pangan dari daerah di luar Jawa begitu sampai di industri sudah terlampau mahal.

Pada akhirnya, hasil produksi mereka kalah dengan barang impor. Jagung misalnya, meskipun harga di sentra produksi seperti di Gorontalo (Sulawesi) hanya 3.000-an rupiah per kilogram, tetapi begitu sampai di Jawa sudah mahal.

Industri akhirnya berpikir kalau mengambil produk lokal tidak efisien, sehingga memilih impor karena lebih murah. Begitu juga ketika mendatangkan ikan pelagis ataupun gurita dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang sangat kaya akan hasil lautnya, karena ongkos logistik yang mahal tadi akhirnya industri lebih memilih impor dari luar.

Akibatnya, Wakatobi yang sebenarnya bisa menghasilkan 75 ribu ton ikan per tahun hanya memproduksi 20 ribu ton saja, karena kendala logistik dan pasar tadi. "Percuma daerah punya produksi, tetapi tidak diserap pasar sehingga percuma," papar Rossanto kepada Koran Jakarta, Kamis (6/10).

Intervensi seperti mendatangkan sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ke Jakarta dengan kapal pengangkut ternak sekali seminggu berlabuh ke Jawa dinilai bagus diterapkan pada komoditas lain sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Di industri, reformasi struktural juga perlu karena kebanyakan industri di sektor hilir bahan bakunya bertumpu dari impor seperti otomotif dan elektronik.

Sementara itu, Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan importir atau rent seeker harus diakhiri. Sebagai gantinya, pemerintah harus menggenjot pengembangan subtitusi impor guna mencapai kemandirian pangan.