Pendanaan Terbatas, Target Bauran Energi 2025 Makin Sulit Dicapai

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya peningkatan pendanaan energi dan iklim untuk mengatasi dampak sosial ekonomi guna memungkinkan percepatan transisi energi serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Pakar energi terbarukan dari Universitas Brawijaya Malang, Suprapto, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Kamis (14/7), mengatakan pemerintah harus meningkatkan pendanaan transisi energi terbarukan bila ingin mencapai target emisi karbon yang telah ditetapkan.

"Rasanya target bauran energi 2025 makin sulit dicapai. Kalau benar ingin serius, harus dibuktikan dengan adanya percepatan transisi, dan itu menuntut pendanaan yang memadai. Tanpa insentif yang cukup, masyarakat terutama di Pulau Jawa akan berpikir ulang untuk mengeluarkan uang memasang PLTS Atap, karena Break Even Point (BEP) sekitar 5-6 tahun. Sementara pasokan listrik di Jawa sendiri relatif aman dari pemadaman," jelas Suprapto.

Sebab itu, dia mengimbau agar harga ditekan dengan memberi cukup insentif. Pemerintah bisa menggandeng investor dari luar yang bergerak di IPP (Independent power producer) untuk ini. Tentu, mereka baru akan tertarik jika insentif yang disediakan benar-benar sepadan.

Untuk di luar Jawa, peluang investasi tersebut jauh lebih besar karena masih kerap mengalami pemadaman. Masyarakat lebih tertarik dengan PLTS Atap sebagai alternatif, karena tidak berisik dan tidak perlu beli oli dan solar," katanya.

Adaptasi Iklim

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam G20 Webinar Series: Energy and Climate Financing mengatakan peningkatan pendanaan harus dimobilisasi untuk mendorong mitigasi dan adaptasi iklim di semua sektor termasuk energi yang berkontribusi sekitar tiga perempat dari emisi gas rumah kaca global.

Badan Energi Internasional (EIA) melaporkan nilai investasi energi bersih di negara-negara ekonomi berkembang perlu tumbuh dari 150 miliar dollar AS pada 2020, menjadi satu triliun dollar AS per tahun pada akhir dekade untuk menjaga pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius.

G20, kata Dadan, harus berkontribusi untuk memobilisasi keuangan publik dan swasta terutama untuk negara-negara ekonomi berkembang.

Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) memperkirakan perlu melipatgandakan investasi energi bersih menjadi 4,4 triliun dollar AS per tahun hingga tahun 2050 dibandingkan dengan 1,8 triliun dollar AS yang diinvestasikan pada 2019 atau hampir 5 persen dari perkiraan produk domestik bruto global saat ini.

"Kita juga perlu meneguhkan dan menyerukan komitmen dari negara-negara maju untuk berbagi dana hingga 200 miliar dollar AS per tahun untuk menangani perubahan iklim," tegas Dadan.

Presidensi G20 Indonesia menekankan dukungan yang dibutuhkan dari negara maju di bidang teknologi energi hijau dengan biaya yang kompetitif bagi negara-negara ekonomi berkembang. Selain itu, Indonesia juga menekankan perlunya ketersediaan dana khusus yang dapat diakses oleh semua pihak dengan mekanisme yang menarik dan terjangkau.