Sawah Rusak Dikebut Pulih, Pemerintah Jaga Produksi Pangan Aceh

BANDA ACEH – Pemulihan sawah yang terdampak bencana menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional.

Percepatan rehabilitasi lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, serta dukungan sarana produksi akan mempercepat kembalinya aktivitas tanam dan meminimalkan potensi penurunan hasil panen.

Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap risiko bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat.

Pemerintah Aceh terus memacu pemulihan lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi, progres pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang dikoordinir Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh saat ini sudah menunjukkan hasil positif.

"Distanbun Aceh telah bekerja maksimal dan membawa hasil yang positif," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (22/7).

Nurlis menyebutkan, berdasarkan data Distanbun Aceh, bencana hidrometeorologi lalu telah merusak 57.485 hektare sawah yang terbagi dalam empat kategori. Rusak ringan sekitar 27.437 ha, rusak sedang 13.651 ha, rusak berat 16.276 ha, dan sawah yang hilang 120 ha.

Kemudian saat ini, optimasi lahan dan rehabilitasi sudah berjalan (termasuk yang sedang berproses) sekitar 40.852 hektare (rusak ringan maupun rusak berat). Artinya, masih ada sekitar 16.633 hektare yang belum tertangani yaitu untuk rusak berat dan sawah hilang.

Meski demikian, lanjut dia, pemulihan sudah mulai menunjukkan hasil positif, di aman telah dimulainya gerakan tanam padi pada lahan terdampak bencana hidrometeorologi yang telah dipulihkan di kawasan Desa Bukit Kabupaten Aceh Tamiang dan Kutablang Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan lainnya.

"Bahkan, kinerja Distanbun Aceh juga membawa hasil positif pada penambahan anggaran. Terbukti dengan peningkatan anggaran dari Kementan. Pada tahap I bantuan Kementan Rp380 miliar, kini di tahap II menjadi Rp515 miliar," ujarnya.

Nurlis menjelaskan, rehabilitasi sawah tersebut dilaksanakan Kementan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak bencana di Aceh.

Ia merincikan, adapun kegiatan optimalisasi lahan pascabencana bencana Aceh yakni untuk sawah rusak ringan dialokasikan sebesar Rp155,6 miliar dalam bentuk bantuan pemerintah. Mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas 27.071 hektare.

Pada lahan rusak sedang, pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi dengan total anggaran Rp186 miliar. Mencakup 11 kabupaten dengan luas 13.781 hektare. Saat ini, progres konstruksi terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen dari total target.

Di sektor irigasi, pemerintah Aceh juga melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98 miliar. Saat ini, sudah 456 terbangun dengan realisasi keuangan sekitar 53,2 persen.

"Sisanya sedang dalam tahap pengerjaan, dan masih dalam proses administrasi dan perencanaan pada sebagian kecil lokasi," katanya.