Badan Pangan Wajibkan Importir Serap Kedelai Lokal

"Jika tidak dilakukan dengan benar maka hanya bagus secara konsep. Sebab, bisa saja pelaksanaannya memunculkan praktik koruptif karena para pengusaha dan penyelenggara negara melakukan berbagai siasat untuk tetap impor dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan," kata Said.

Supaya berjalan dengan baik, Said menyebutkan tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pengembangan kedelai lokal. Pertama, soal produksi dalam negeri, importasi dan preferensi konsumsi kedelai. Produksi dalam negeri selama ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan atau konsumsi. Bahkan dari tahun ke tahun terus berkurang.

Hal itu terkait dengan ketersediaan lahan yang terbatas karena bersaing dengan komoditas lain yang harga jualnya lebih baik semisal jagung. "Produksi jadi terbatas karena sebagian petani sudah tidak menanam kedelai lagi karena harganya kalah dengan komoditas lain. Sementara harga kedelai yang tertekan harga kedelai impor menjadikannya jauh di bawah harga jagung," kata Said.

Kedua, soal harga kedelai impor yang rendah dan volume yang besar. Tanpa proteksi yang memadai maka produksi dalam negeri juga akan sulit, misalnya soal ketentuan pajak impor yang diperbesar.

Harga kedelai impor yang murah menyebabkan harga kedelai lokal tidak bisa mengejar dengan biaya produksi yang lumayan tinggi, sementara harga impor jauh lebih murah karena pajak rendah bahkan bisa jadi ada dumping.

Terakhir, katanya, soal preferensi konsumen yang sudah sangat biasa mengonsumsi kedelai impor yang besar-besar. Akibatnya, para pengrajin tahu tempe juga lebih suka pakai yang impor karena lebih disukai konsumen pada umumnya harganya lebih murah.

"Kewajiban bagi importir mengakomodasi kedelai lokal sesuatu yang baik tentu dengan harapan harga menguntungkan petani sehingga menstimulasi mereka untuk tetap menanam," pungkas Said.