Antisipasi Fenomena 'Bubble Burst'

JAKARTA - Bisnis startup atau perusahaan rintisan di Indonesia tengah mengalami guncangan. Sejumlah startup terpaksa melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak karyawan.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menjadi hambatan bagi proses pemulihan ekonomi di dalam negeri. Karena itu, pemerintah diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi dini agar masalah tersebut tidak membesar.

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, meminta pemerintah mengantisipasi fenomena bubble burst. Istilah itu merujuk pada gelembung ekonomi ketika terjadi eskalasi atau pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi, tetapi juga diiringi dengan risiko kejatuhan relatif cepat.

Kondisi ini dinilai tak terlepas dari kemunculan banyak perusahaan rintisan di Indonesia. "Yang perlu diantisipasi ialah model untuk korban PHK yang perlu disiapkan. Sejatinya sudah ada, namun lebih gencar ke pekerja startup digital," ujarnya pada Koran Jakarta, Kamis (26/5).

Antisipasi berikutnya, lanjut Huda, dengan mempertemukan antara startup dan venture capital (VC) potensial. Sebab, masalah pendanaan ini bukan hal mudah bagi startup. Perusahaan rintisan sangat membutuhkan pendanaan untuk bisa beroperasional.

"Makanya ketika gagal mendapatkan pendanaan, biasanya mereka akan kelimpungan hingga tidak bisa beroperasi secara normal. Makanya mereka biasanya melakukan layoff (PHK) kepada karyawannya untuk menghemat bujet," papar Huda.

Dia menerangkan model utama startup yang masih bakar uang memang membuat perusahaan rintisan ini sangat bergantung pada pendanaan dari VC atau sumber pendanaan lainnya. "Memang harus mulai memikirkan untuk keluar dari jebakan bakar duit. Kemudian juga harus pintar mencari VC yang dipercaya oleh beberapa perusahaan besar, sehingga VC lainnya tertarik untuk memberikan pendanaan lanjutan," jelasnya.

Huda mengkhawatirkan apabila makin sedikit pendanaan, kemudian startup kian banyak dan eskponensial, bisa terjadi bubble. Ditambah lagi, nampaknya The Fed juga melakukan kebijakan pengetatan uang yang bisa berpengaruh negatif ke beberapa perusahaan startup digital di hampir seluruh dunia.

Seperti diketahui, sejumlah perusahaan rintisan melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya, meliputi jasa pembayaran LinkAja, startup pendidikan berbasis teknologi Zenius Education, bidang furnitur Fabelio, aplikasi bidang agriculture TaniHub, perusahaa pinjaman online UangTeman, serta perusahaan teknologi yang melayani jasa angkutan Gojek dan Grab. Gojek pernah mem-PHK 430 karyawan, sementara Grab 360 karyawan.

Keberlanjutan Bisnis

Sementara itu, Head of Corporate Secretary Group LinkAja, Reka Sadewo, menuturkan PHK terhadap ratusan karyawannya dimaksudkan untuk menyesuaikan organisasi dengan perkembangan bisnisnya.

"Penyesuaian organisasi ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi sumber daya manusia (SDM) pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan saat ini," ucap Reka.

Dia menjelaskan keputusan itu sudah dilakukan dengan matang dengan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder perusahaan termasuk para karyawan. Kendati langkah PHK diambil, perusahaan tetap menjamin kegiatan bisnisnya tetap berjalan seperti biasa. Dia menegaskan kualitas layanan LinkAja tidak berubah dan siap memberikan yang terbaik kepada konsumen.