Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Mengagetkan Ada Apa Sampai BNPB dan BMKG Menilai 25 Provinsi Ini Memiliki Risiko Tinggi Tsunami

📅 Kamis, 17 Mar 2022, 06:51 WIB | Oleh: Tim Penulis
Mengagetkan Ada Apa Sampai BNPB dan BMKG Menilai 25 Provinsi Ini Memiliki Risiko Tinggi Tsunami Doc: ANTARA/Devi Nindy
Ket. Tangkapan layar Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya dalam webinar sosialisasi mitigasi gempa bumi dan tsumani untuk daerah berisiko, diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) untuk 25 provinsi yang memiliki risiko tinggi terhadap tsunami di tahun ini.

Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya saat membacakan sambutan Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi pada webinar di Jakarta, Rabu mengatakan,IDRIP merupakan proyek yang mendapat bantuan Bank Dunia terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta masyarakat melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.

"Program bantuan Bank Dunia melalui melalui proyek Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah resiko tinggi tsunami di 25 provinsi, 167 kabupaten/kota dan 2.000 desa," ujar Afrialpada webinartentang

sosialisasi mitigasi gempa bumi dan tsumani untuk daerah berisiko.

Afrial mengatakan proyek tersebut dilaksanakan oleh dua institusi yaitu BNPB dan BMKG dengan fokus yang berbeda. BMKG lebih kepada pengadaan instrumen dan alat monitoring, sementara BNPB lebih fokus pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini berbasis masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain pengembangan desa tangguh bencana dari sebanyak 2.000 Desa, pemasangan lebih dari 8.600 rambu evakuasi di 860 desa, penguatan kapasitas sarana dan prasarana Pusdalops di 102 kabupaten/kota, penyusunan rencana kontijensi di 105 kabupaten/kota, pemasangan sirine peringatan dini tsunami serta pengembangan sistem peringatan dini terpadu di tingkat pusat.

"Diharapkan adanya inisiatif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan indeks risiko bencana Indonesia," ujar dia.

Afrial mengharapkan segala rencana dan inisiasi yang dijalankan dalam 2-3 tahun ke depan melalui proyeksi INDRIP, mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggung jawab di masing-masing daerah.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Seribu Lebih Warga Jakarta Adukan Masalah SPMB

32 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Seribu Lebih Warga Jakarta ...

Roy Suryo dan Tifa Ditangkap

37 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Roy Suryo dan Tifa Ditangkap

Kenali Tanda-tanda Migrain Segera Kambuh

41 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Rona
Kenali Tanda-tanda Migrain ...

Cermati Masa Bediding Saat Puncak-puncaknya Musim Kemarau

46 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Rona
Cermati Masa Bediding Saat ...
Megapolitan
Izin Produksi Perfilman di ...
Daerah
Penguatan Nilai Dolar Tak P...
Luar Negeri
JD Vance Tunda Perjalanan k...
  • Kloter Pertama JCH Embarkasi Makassar Diberangkatkan 22 April 2026
    Preview komentar:
    Cara aktivasi qlola IB Token (Soft Token) dilakukan ...
  • Kenaikan BI Rate tak Boleh Ganggu Kredit ke Sektor UMKM
    Preview komentar:
    Tata Cara aktivasi qlola IB Token (Soft Token) ...
    Reaktivasi qlola IB Token (Soft Token) dilakukan melalui ...
  • Modus Canggih di Jepang: Eks Insinyur Racik Program Sendiri Demi Gasak Jutaan Yen
    Preview komentar:
    Hubungi nomor 082178509155 Atau 1500001 (layanan khusus untuk ...
    Anda dapat menghubungi layanan support (Tokocrypto) melalui nomor ...
Kenaikan BI Rate tak Boleh Ganggu Kredit ke Sektor UMKM

Kenaikan BI Rate tak Boleh Ganggu Kredit ke Sektor UMKM

19 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.