Ekonomi Syariah Disebut Mesin Pertumbuhan Baru di Masa Ketidakpastian

JAKARTA – Ekonomi syariah semakin menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial karena mengintegrasikan prinsip keuangan, perdagangan, dan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan serta keadilan.

Perkembangan sektor halal, perbankan syariah, hingga industri keuangan berbasis syariah tidak hanya memperluas inklusi ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku UMKM.

Dengan dukungan regulasi dan meningkatnya permintaan pasar, ekonomi syariah berpeluang menjadi motor penguatan daya saing nasional sekaligus memperluas kontribusi Indonesia dalam ekosistem halal global.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan pengembangan ekonomi syariah merupakan kunci pertumbuhan perekonomian nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan krisis global.

Ia mengatakan, di Jakarta, Rabu (14/6), bahwa dunia saat ini sedang memasuki era ketidakpastian yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap harga energi, pangan, dan logistik, hingga aliran investasi.

Dia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi berasumsi bahwa gejolak global tersebut bersifat sementara dan situasi akan kembali seperti sediakala.

“Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi. Dan di sinilah relevansi ekonomi syariah menjadi semakin nyata," ujar Febrian Alphyanto Ruddyard dalam “Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Regional Crisis”.

Ia menuturkan, ekonomi syariah bukan lagi sekadar identitas dan preferensi agama tertentu karena sistem tersebut menawarkan kerangka kerja nyata yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta prinsip keberlanjutan.

“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, kita sebenarnya sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan," ujarnya pula.

Febrian menyampaikan bahwa perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan penting untuk menghadapi tiga tantangan utama di masa mendatang, yakni tingginya harga energi, meluasnya ketidakstabilan kawasan, serta potensi konflik berkepanjangan yang mengganggu keamanan pangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, negara tidak boleh memiliki ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi atau pasar tunggal. Oleh karena itu, strategi perekonomian nasional wajib bergeser dari sekadar respons krisis jangka pendek menuju transformasi struktural demi ketahanan ekonomi.

Pemerintah pun menetapkan tiga prioritas untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui penguatan integrasi ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), percepatan hilirisasi industri halal, dan penguatan koordinasi lintas sektor secara terpadu.

Febrian menyatakan, melalui program hilirisasi Indonesia diharapkan bisa menjadi produsen, inovator, dan pusat jaringan rantai nilai halal di tingkat global.

“Pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa tidak ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki. Kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah ketidakpastian menjadi peluang, tantangan menjadi inovasi, dan krisis menjadi momentum untuk kemajuan,” katanya lagi.