Perguruan Tinggi Harus Mampu Jadikan Pandemi sebagai Ladang Seluas-luasnya

Ini bisa kita mintakan untuk diperkuat lagi dan jangkauannya diperluas. Ketika ada dananya kita bisa melakukan itu lebih masif lagi. Di UGM banyak profesor atau guru besar yang ingin mengajar di universitas yang jauh. Namun, masalah ini sering terkendala pada biaya. Siapa yang mau membiayai para guru besar? Ini bisa kita cari bersama FRI menggalang pendanaan untuk pola-pola bapak asuh seperti itu.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan kesempatan belajar mahasiswa agar lebih luas, termasuk dengan mitra industri. Bagaimana tanggapan Bapak?

Sebetulnya itu sangat baik, namun kenyataannya masih banyak persoalan. Misalnya, jumlah mahasiswa sekian juta. Jumlah perusahaan industri masih sangat terbatas sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, nantinya banyak mahasiswa yang dikirim ke perusahaan-perusahaan tidak cocok alias belum sepenuhnya pas untuk belajar bagi mahasiswa, contohnya ada perusahaan sangat kecil.

Kemudian, keilmuan tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa untuk belajar yang tinggi, hebat, sehingga PT tidak mudah mengirim ke tempat-tempat yang cocok untuk belajar sesuai dengan kompetensi yang diinginkan mahasiswa.

Terkait kebijakan MBKM sendiri, menurut Bapak, sejauh mana pelaksanaannya?

MBKM kan ada delapan atau sembilan area yang bisa digunakan. Prinsip dari MBKM itu sederhana, mahasiswa diberi kesempatan mengambil 20 SKS di luar tugas kuliah atau di luar prodi dalam universitasnya sendiri. Kemudian, 40 SKS diambil di luar universitasnya. Dalam hal ini, persiapan dari perguruan tinggi agar mahasiswa bisa mengambil mata kuliah dengan mudah di luar prodinya.

Apa tantangan yang dihadapi dalam mempraktikkan kebijakan tersebut?

Banyak kurikulum kita belum siap. PT beragam kualitasnya. Kalau mahasiswa dikirim ke industri atau mengajar di desa selama enam bulan, lalu dikasih 20 SKS, ini belum tentu cocok, SKS mana yang harus diberikan ke mahasiswa. Hal-hal ini tidak mudah atau ekosistemnya belum jadi betul. Kita harus pintar-pintar mengambil makna dari ucapan Presiden kemarin itu.

Kita tetap memberi keleluasaan belajar sesuai dengan kompetensi dan minat. Tapi, prodi tertentu harus menguasai kompetensi tertentu dengan minimum kompetensi tertentu. Makanya MBKM dibatasi tidak diberlakukan untuk kedokteran. Kalau mahasiswa kedokteran dituntut untuk mengajar satu semester, malah rugi.

Dengan tantangan tersebut, bagaimana konsep semestinya?

MBKM sebenarnya konsep yang baik, tapi implementasi tidak mudah karena pendidikan memiliki kompetensi minimal yang diharapkan. Kalau bebas dan tanpa penguasaan kompetensi minimal, kita tidak bisa ke depan membuat proyeksi-proyeksi. Misalnya, sekian tahun lagi ahli teknik sipil akan ada sekian ribu. Kemudian, jumlah dokter farmasi sekian ribu. Lalu, ahli komputer sekian ribu. Itu sulit kalau semua dibebaskan bergerak sesuai dengan keinginan masing-masing. Sayang resource yang digunakan oleh mahasiswa praktikum-praktikum dari semester 1 sampai semester berapa.

Jadi, kompetensi minimal dari prodi harus dipenuhi. Nanti silakan memperkaya diri dengan keahlian diinginkan. Walaupun mahasiswa prodi tidak harus bekerja di tempat yang sama. Fenomena itu sudah berlaku. Sebab, ada orang-orang teknik yang jadi politisi, jadi wartawan juga ada. Ini memang ingin diperkuat. Ingin meningkatkan link and match kesesuaian kompetensi lulusan dengan kompetensi yang diinginkan oleh dunia usaha.

Presiden juga menekankan tentang kompetensi dan profesi baru. Bagaimana strategi PT agar bisa menghasilkan lulusan yang siap?