Fenomena Impor Pacul

Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan masih adanya kementerian dan lembaga yang membeli pacul atau cangkul dari luar negeri atau impor. Padahal, produk tersebut bisa diproduksi dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Presiden bahkan menegaskan kebangetan kalau masih selalu mengandalkan barang impor di saat neraca perdagangan defisit. Pada tahun 2016, juga pernah terungkap tentang impor pacul dari Tiongkok. Hanya saja, ketika itu, pejabat terkait beralasan impor cangkul jumlahnya sangat kecil, bahkan tidak sampai sepersepuluh dari kebutuhan dalam negeri.

Malah, pada 5 Januari 2017, Kementerian Perindustrian melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk pembuatan alat perkakas pertanian. Kementerian melakukan kesepakatan itu dengan Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PT Sarinah (Persero).

Kesepakatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan alat perkakas pertanian nonmekanik dalam negeri, seperti cangkul, dodos, sekop, garu, dan sabit (egrek). Soalnya kemudian, mengapa pada November 2019 ini Presiden mengungkapkan masih ada impor pacul? Lalu, bagaimana dengan produk pacul yang ada sekarang, masih adakah?

Ternyata, harga yang murah menjadi penyebab pemerintah mengadakan impor pacul dan cangkul tersebut. Itulah sebab, Presiden meminta LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal sangat tinggi agar didahulukan masuk ke e-catalogue. Intinya, lebih baik barang lokal walaupun harganya sedikit mahal ketimbang impor.

Diketahui, total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015-2019 mencapai 5.335 triliun rupiah. Melalui proses pengadaan etendering dan e-purchasing, nilai penghematannya sebesar 177,93 triliun rupiah. Lebih dari itu, sesungguhnya kita kecewa dengan masih maraknya produk-produk impor.

Bayangkan, cangkul yang bisa diproduksi di dalam negeri masih diabaikan keberadaannya karena para pihak lebih suka impor. Cangkul sebenarnya simbol dari negara agraris. Cangkul juga menandakan kerja keras. Jika kemudian cangkul berasal dari impor, berarti kemandirian pangan Indonesia terancam.

Itulah sebab, perekonomian Indonesia yang seharusnya bisa lebih kokoh lagi, ternyata digerogoti oleh ulah segelintir orang yang sengaja mencari untung dari kegiatan impor. Mereka sebenarnya cuma perantara, namun bisa menentukan produsen di luar negeri dan mempengaruhi pejabat di sini untuk membelinya.

Boleh jadi, praktik kroni importir bukan saja di pengadaan cangkul. Kabarnya, di sektor pangan lebih parah lagi. Bahkan, mafia pangan bisa membuat permintaan dan pasokan dari luar negeri untuk setahun hingga dua tahun. Ketika impor dilakukan, itu menjadi arena pesta oknum pejabat, termasuk importirnya itu sendiri.

Oknum-oknum pemerintah bisa memanfaatkan perizinan yang jadi domainnya. Sedangkan pihak importir, pilih keluar uang banyak asalkan perizinan lancar, sehingga lebih cepat mendapatkan margin. Manakala impor-impor produk dipaksakan, yang jadi korban selalu rakyat petani. Impor garam, petani garam yang bangkrut karena harga anjlog.

Impor cangkul, perajin cangkul juga terancam pasarnya, karena petani dicekoki cangkulcangkul produksi asing. Oleh karena itu, Indonesia mesti segera mengembangkan sektor riil yang produktif dan berorientasi industri substitusi impor. Jadi, substitusi impor memang sudah menjadi keharusan dan mesti segera dimulai karena butuh waktu cukup panjang untuk mewujudkannya. Kini, kita berharap terwujud kemandirian ekonomi.