Efek Bumerang Insentif Pajak

Efektivitas insentif fiskal akhirnya sangat ditentukan sensitivitas pelaku ekonomi yang terpapar kebijakan. Jika pelaku ekonomi masih menganggap insentif condong sebagai bantuan tunai yang diterima secara langsung, mereka lebih menghendaki kenaikan belanja pemerintah daripada melalui belanja perpajakan.

Sebaliknya, jika respons pelaku ekonomi terhadap belanja perpajakan sudah tinggi, belanja perpajakan niscaya menjadi instrumen kebijakan yang efektif. Pemerintah bisa dengan mudah mendayagunakan belanja perpajakan, alih-alih pemungutan pajak, dalam memengaruhi perekonomian makro.

Pengakuan atas pembayaran pajak yang tidak jadi diterima karena insentif semacam ini, tentu sangat konstruktif dalam membangun kualitas sistem anggaran yang lebih baik, transparan, ideal, dan berkeadilan. Sebab insentif pajak yang tidak menjadi pembayaran riil tersebut, meskipun tidak masuk ke kas negara, hakikatnya tetap dicatat sebagai pajak.

Maka, pendekatan belanja insentif perpajakan akan dapat meminimalkan, bahkan mengeleminasi penghitungan pajak yang tidak menunjukkan kuantitas semestinya. Dalam lingkup yang lebih luas, kalkulasi belanja insentif perpajakan dapat mengenali berbagai potensi yang bisa merugikan negara secara anggaran.

Akhirnya, harus diakui pula bahwa berbagai macam insentif sejatinya merupakan intervensi terhadap mekanisme pasar. Eksistensi insentif fiskal akan terjustifikasi jika mampu mengoreksi inefisiensi pasar. Efek bumerang pun terjadi. Ketidakmampuan mengemban misi koreksi membuat insentif berubah menjadi kegagalan pemerintah dan kegagalan kebijakan. Perlu diketahui, kegagalan pemerintah berdampak temporer, kegagalan kebijakan memiliki efek permanen yang sulit ditanggulangi. Penulis Dosen Fakultas Ekonomi UNJ