Wamendagri Bima Desak Pemda Gaspol Kolaborasi untuk Percepat Pembangunan KDKMP

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi guna mengoptimalkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan sinergi lebih erat antara Pemda dan jajaran TNI di daerah.

"Catatan untuk kepala daerah semua untuk memenuhi target-target hingga akhir tahun dan di awal tahun depan nanti, maka sinergi antara pemerintahan daerah berserta teman-teman dari Kodim, ini sepertinya harus lebih ditingkatkan lagi,"

Bima menyampaikan hal itu dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP yang berlangsung secara hybrid dari Mabes TNI Cilangkap. Rapat tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Ia mengapresiasi percepatan pendataan lahan KDKMP yang dinilai berjalan cepat berkat kerja sama banyak pihak. Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah persoalan yang membutuhkan koordinasi lanjutan terutama terkait pendataan hak lahan di daerah.

"Nanti kami akan fasilitasi berkomunikasi dengan K/L, karena cukup banyak berdasarkan data-data yang disampaikan oleh TNI, luasan-luasan lahan yang memenuhi [syarat] tetapi asetnya itu masih tercatat kementerian/lembaga atau BUMN,"

Bima menjelaskan bahwa lahan yang membutuhkan penanganan teknis tetap diperbolehkan untuk diusulkan. Namun, pengusulan tidak perlu dilakukan jika kondisi lahan dianggap terlalu berat untuk ditangani Pemda maupun Forkopimda.

Ia menuturkan bahwa penggabungan dua desa dapat dilakukan apabila salah satu desa tidak memiliki lahan atau jumlah penduduk yang mencukupi. Langkah ini diharapkan mempercepat penetapan lokasi KDKMP tanpa mengorbankan persyaratan dasar.

"Di lapangan tadi banyak yang memerlukan tindak lanjut terkait dengan alas hak. Langsung dikoordinasikan apabila aset-asetnya itu bukan milik pemerintah desa, kota, kabupaten,"

Menurut Bima, wilayah perkotaan menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam penyediaan lahan untuk KDKMP. Banyak lokasi yang ideal tetapi masuk kategori fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos) sehingga perlu mendapat kepastian status lahan.

"Kami mengunjungi beberapa titik yang sangat ideal di kota-kota, tetapi masih masuk ke dalam fasum atau fasos. Saya kira bisa disosialisasikan dengan baik kepada warga setempat untuk kemudian diproses dan disusulkan jadi lahan Kopdes,"

Bima menegaskan pentingnya koordinasi Pemda dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kejelasan aset yang diusulkan. Ia menyebut bahwa percepatan pembangunan hanya dapat terjadi jika setiap persoalan lahan ditangani secara tuntas di tingkat daerah.

Ia juga meminta kepala daerah memastikan Satgas KDKMP bersinergi dengan Kodim dan Babinsa. Menurutnya, klarifikasi dan pengecekan lapangan menjadi kunci agar data yang dikumpulkan valid dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Selain peserta yang hadir langsung, para Dandim, Babinsa, kepala daerah, dan pejabat terkait lainnya mengikuti rapat secara virtual. Pemerintah pusat berharap percepatan pembangunan KDKMP dapat berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.