Kepala Daerah Wajib Catat! Ini 6 Kebijakan Sakti Wamendagri untuk Dongkrak Minat Baca

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan kepala daerah punya peran kunci menguatkan budaya literasi lewat enam langkah strategis. Menurutnya, peningkatan literasi tidak bisa jalan sendiri, tapi harus jadi gerakan bareng pegiat literasi, komunitas, dan perpustakaan di daerah.

Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2026 bertema “Mengukuhkan Sinergi Program Perpustakaan dan Literasi” yang digelar secara hibrida, Selasa (12/5).

Ini 6 Langkah Strategis Versi Wamendagri:

Pertama, penguatan kebijakan dan regulasi daerah. Pemda didorong bikin kebijakan konkret yang pro budaya baca dan ekosistem literasi. “Dalam konteks meningkatkan literasi, kepala daerah harus mengambil kebijakan yang benar-benar fokus memperbaiki indeks literasi masyarakat,” kata Bima.

Kedua, transformasi perpustakaan daerah. Perpustakaan harus jadi ruang publik yang nyaman, modern, dan disukai anak muda. Bukan cuma tempat simpan buku, tapi pusat belajar, diskusi, dan kreativitas. Ia mencontohkan Perpustakaan Kota Bogor yang dulu sepi, kini ramai. “Dulu perpustakaan hanya dikunjungi belasan orang. Sekarang setelah ditransformasi dan dibuat nyaman, pengunjungnya bisa mencapai 700 hingga 800 orang per hari,” ujarnya.

Ketiga, penguatan literasi digital agar masyarakat melek teknologi. Keempat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan. Pustakawan harus bisa bangun jejaring dan aktivasi literasi, bukan sekadar urus koleksi buku. “Peningkatan kapasitas bukan sekadar menambah koleksi atau merek buku, tetapi juga kemampuan membangun jejaring dan melakukan aktivasi literasi secara menyeluruh,” tegasnya.

Kelima, penguatan literasi berbasis desa dan komunitas. Komunitas dinilai punya semangat tinggi gerakkan budaya baca di masyarakat.

Keenam, kolaborasi dan sinergi lintas sektor. "Kita harus masuk ke bawah bersinergi dengan perpustakaan ini di tingkat lokal, kantong komunitas, ini harus kita dorong," lanjutnya.

Bima Arya menambahkan, Kemendagri siap bersinergi dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memberi penghargaan bagi pejuang lokal yang sukses naikkan indeks literasi secara signifikan dalam setahun. "Kami ingin melihat bagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca menjadi atensi yang serius dari seluruh pemerintah daerah, yang berkolaborasi dengan semua komunitas penggiat literasi yang ada," imbuhnya.

 Butuh Kolaborasi Nyata  

Sementara itu, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyebut rendahnya kecakapan literasi tak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Sinergi pemangku kepentingan masih belum optimal, baik pusat-daerah, organisasi profesi, kampus, komunitas, maupun swasta.

“Belum muncul kemitraan atau kolaborasi yang utuh dan erat antar pemangku kepentingan yang menggarap masalah literasi ini. Berkolaborasi secara berdampak,” katanya.

Perubahan teknologi dan harapan masyarakat, kata dia, menuntut transformasi pendekatan literasi. “Hal ini menuntut kita untuk secara lebih aktif memikirkan program-program baru, sehingga program yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan tantangan serta perubahan saat ini,” tuturnya.

Perpusnas ingin memperkuat koordinasi pusat-daerah agar peningkatan literasi jadi gerakan bersama. "Kepentingan itu ingin kita ramu untuk disatukan menjadi sebuah program yang betul-betul menjadi garapan bersama, karena memang literasi adalah urusan kita bersama," lanjutnya.