Tibet Peringati 60 Tahun Sebagai Daerah Otonomi Tiongkok dengan Parade Meriah di Lhasa

JAKARTA - Tibet merayakan ulang tahunnya yang ke-60 sebagai daerah otonomi Tiongkok pada Kamis dengan perayaan besar di ibu kota Lhasa. Ribuan warga terlihat memegang bendera merah kecil sambil bersorak, diiringi lagu, tarian, dan parade di tengah plakat besar yang menegaskan kepatuhan terhadap kepemimpinan Partai Komunis.

Perayaan akbar tersebut digelar di alun-alun luas dekat Istana Potala, yang dahulu menjadi kediaman musim dingin Dalai Lama. Acara ini juga bertepatan dengan kunjungan Presiden Xi Jinping yang jarang dilakukan, bersama rombongan besar dari Beijing yang melibatkan pimpinan senior partai dan pemerintah pusat.

Dalam parade yang disiarkan secara nasional melalui televisi, para peserta mengangkat tinggi plakat merah dengan pesan-pesan politik.

Salah satu plakat berbunyi, "Fokuslah dengan teguh pada empat tugas utama: memastikan stabilitas, mendorong pembangunan, melindungi lingkungan ekologis, dan memperkuat pertahanan perbatasan."

Plakat lain menuliskan ajakan untuk mematuhi arahan Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi.

"Patuhi arahan Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru dan laksanakan sepenuhnya strategi Partai untuk memerintah Tibet di era baru," demikian isi pesan tersebut.

Tibet secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi pada September 1965, enam tahun setelah Dalai Lama ke-14 melarikan diri ke India akibat kegagalan pemberontakan. Penetapan itu menjadikan Tibet sebagai daerah otonomi kelima Tiongkok setelah Mongolia Dalam, Xinjiang, Guangxi, dan Ningxia.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang lebih besar bagi kelompok etnis minoritas dalam urusan pemerintahan, termasuk kebebasan beragama. Namun, sejumlah kelompok hak asasi manusia dan komunitas pengasingan menuding pemerintahan Tiongkok di Tibet sebagai bentuk represi tuduhan yang berkali-kali dibantah keras oleh Beijing.

Sejak Xi Jinping memimpin Partai Komunis pada 2012 dan menjabat presiden pada 2013, kontrol terhadap Tibet semakin diperketat. Kebijakan itu mencakup aturan agar praktik Buddhisme Tibet menyesuaikan dengan sistem sosialis Tiongkok serta penegasan agar masyarakat selalu mengikuti garis partai.

Jurnalis dan diplomat asing pun hingga kini masih diwajibkan memperoleh izin khusus untuk memasuki wilayah Tibet. Beijing beralasan langkah tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional di wilayah sensitif tersebut.

Di tengah kritik internasional, Tiongkok menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Tibet justru meningkat pesat di bawah kepemimpinannya. Pemerintah menyatakan hak-hak dasar warga telah dijamin negara, termasuk dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

Data resmi menunjukkan, dari tahun 2012 hingga 2024, panjang jaringan jalan di Tibet hampir dua kali lipat hingga mencapai 120.000 kilometer. Infrastruktur transportasi tersebut kini menghubungkan setiap kota dan desa di wilayah pegunungan itu.

Pertumbuhan ekonomi Tibet juga mengalami lonjakan signifikan dalam enam dekade terakhir. Pada 2024, Produk Domestik Bruto (PDB) daerah itu mencapai 276,5 miliar yuan atau setara 39 miliar dolar AS, meningkat 155 kali lipat dibandingkan tahun 1965.

Pencapaian tersebut kerap digunakan Beijing untuk menepis tuduhan bahwa Tibet tertinggal dan ditekan secara politik. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial menjadi bukti komitmen Partai Komunis dalam meningkatkan taraf hidup rakyat di daerah otonomi itu.