Sekolah Hancur Diterjang Banjir Bandang, BNPB Dirikan Tenda Darurat untuk Anak-anak Aceh

JAKARTA - Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh memaksa ratusan siswa sekolah dasar belajar dalam keterbatasan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan tenda-tenda darurat sebagai ruang kelas sementara bagi sekolah yang rusak akibat bencana.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa ada sejumlah tenda peleton yang didirikan berukuran 6x12 meter, masing-masing juga lengkap dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini sebagaimana permintaan dari pihak penyelenggara sekolah yang diterima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Aceh. BNPB berharap keberadaan tenda dapat memberikan ruang belajar yang lebih layak bagi siswa dibandingkan kondisi sebelumnya yang serba terbatas akibat dampak bencana.

Salah satu sekolah yang mendapatkan fasilitas tenda darurat tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Lokop di Desa Sekualan, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, yang gedung sekolahnya rusak dan tidak dapat digunakan setelah terdampak banjir.

BNPB melaporkan bahwa pada hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026, pada Senin (5/1) siswa SD Negeri 2 Lokop terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan alas terpal dan tanpa atap yang memadai.

Selain di Aceh Timur, BNPB juga mendirikan tenda belajar darurat untuk SD IT An-Nur, Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima, di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, yang mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar semester genap.

Perbaikan gedung sekolah patut menjadi perhatian serius untuk menunjang kelancaran aktivitas belajar di Aceh. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.756 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh pada akhir November tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 2.226 sekolah telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih berada dalam tahap pemulihan.

Abdul Muhari menyampaikan bahwa ke depan BNPB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkoordinasi untuk mempercepat perbaikan atau membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana.

Kemendikbudasmen tidak hanya mendukung pemulihan fasilitas pendidikan tetapi, menurut dia, juga akan memberikan tunjangan bagi para guru serta bantuan pendukung lainnya pascabencana.

Dalam aspek pembelajaran, pemerintah menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap. Pada fase tanggap darurat 0-3 bulan kurikulum difokuskan pada pembelajaran minimum esensial yang meliputi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan dini, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.

Selanjutnya pada fase pemulihan dini selama 3-12 bulan, kurikulum akan disesuaikan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan, program pemulihan pembelajaran yang fleksibel, serta penerapan asesmen transisi.

Adapun pada fase pemulihan lanjutan dalam rentang waktu 1-3 tahun, kurikulum akan diarahkan pada integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan inklusif berbasis ketahanan, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi pendidikan darurat.

Abdul menilai bahwa upaya tersebut sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak bencana, khususnya di sektor pendidikan.