Rp5,6 Miliar Digelontorkan Pemprov Sulteng untuk Alat Antropometri

Donggala - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan dana insentif fiskal sebesar Rp5,6 miliar untuk pengadaan antropometri yang merupakan alat deteksi dini kasus stunting.

“Pemprov Sulteng telah mengalokasikan dana insentif fiskal Rp5,6 miliar untuk pengadaan alat antropometri standar serta penguatan pendampingan enumerator saat survei,” kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Reny A Lamadjido di Donggala, Sabtu (20/12).

Alat antropometri adalah seperangkat alat ukur untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan fisik, terutama pada anak, seperti timbangan bayi, timbangan injak dan infanometer untuk mengukur panjang badan bayi.

Selain itu stadiometer untuk mengukur tinggi badan, pengukur lingkar lengan atas (LILA) dan pengukur lingkar kepala (LK).

Alat-alat itu digunakan di Posyandu dan fasilitas kesehatan (faskes) untuk memantau status gizi dan memastikan anak tumbuh sesuai standar kesehatan.

“Kesalahan pengukuran menjadi penyebab fluktuasi data. Itu yang kita benahi sekarang,” ujarnya.

Wagub yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulteng  menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK adalah ujung tombak utama penurunan stunting karena bergerak langsung hingga tingkat dasawisma.

“Struktur PKK memungkinkan intervensi 'by name', 'by address', 'by case'. Ini yang membuat program berjalan nyata di lapangan,” katanya.

Ia memaparkan bahwa prevalensi stunting Sulteng berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) turun dari 27,1 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen di 2024.

Sementara pada 2025, meski tidak dilakukan SSGI, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat​​​​​​​ (EPPGBM) menunjukkan capaian yang lebih baik, yakni sekitar 9,6 persen secara provinsi dan 19,6 persen di Kabupaten Donggala.

Wakil Bupati Donggala, Taufik Burhan menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Donggala menunjukkan penurunan signifikan, dari 34,1 persen pada 2023 menjadi 29,16 persen di 2024.

Berdasarkan data terakhir telah mencapai 17,1 persen, di bawah standar nasional 18,6 persen. 'Ini hasil kerja kolaboratif semua pihak, terutama peran PKK, kader Posyandu dan tenaga kesehatan,” katanya.