Penerapan ERP Masih Lama
📅 Sabtu, 14 Jan 2023, 05:13 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: Antara
JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, menampung pendapat masyarakat guna mematangkan rencana penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) di Ibu Kota. "Kami baru menggali informasi pendapat para ahli dan masyarakat tentang rencana tersebut dalam focusgroupdiscussion," kata Heru, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pendapat ahli dan masyarakat tersebut dibutuhkan untuk menyempurnakan regulasi terkait ERP. Pembahasan ERP, kata dia, memakan waktu panjang karena sudah berlangsung sejak 2016. Pemprov DKI menargetkan regulasi ERP dapat selesai tahun ini guna menekan tingkat kemacetan.
"Jadi, tahapan-tahapan peraturannya sedang dibahas. Ini memerlukan waktu panjang," kataHeru. Sembari merampungkan regulasi ERP, kata dia, Pemprov DKI meningkatkan kinerja layanan transportasi publik. Heru menjelaskan saat ini pembahasan ERP dalam proses bersama DPRD DKI.
Pembahasan masuk dalam Rancangan Perda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik. Setelah menjadi peraturan daerah (perda), akan ada aturan turunan, yakni peraturan gubernur atau keputusan gubernur. Selanjutnya, akan dibahas bersama DPRD DKI terkait proses bisnis menyangkut lembaga yang akan mengelola. Lalu titik-titik penerapan ERP dan soal besaran tarif.
"Prosesnya masih lama karena ada tujuh tahapan," katanya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Salah satu poin krusial yang dibahas antaranya soal tarif ERP. Adapun menurut Dinas Perhubungan DKI, prinsip penerapan tarif salah satunya berdasarkan jenis kendaraan. Kemudian, efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas dan efektivitas perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Dalam raperda juga diatur pengecualian, yakni sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, dan TNI/Polri. Kemudian, kendaraan korps diplomatik, ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran.
Masyarakat banyak keberatan dengan ERP karena jalan berfungsi sosial. Jangan semua serbamembayar. Pemaksaan membayar dengan harapan pengendara kendaraan pribadi pindah ke angkutan umum belum tentu sukses. Sebab, jalur-jalur angkutan umum yang nyaman baru di jalan-jalan besar.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!