Penerapan ERP Masih Lama

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, menampung pendapat masyarakat guna mematangkan rencana penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) di Ibu Kota. "Kami baru menggali informasi pendapat para ahli dan masyarakat tentang rencana tersebut dalam focusgroupdiscussion," kata Heru, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pendapat ahli dan masyarakat tersebut dibutuhkan untuk menyempurnakan regulasi terkait ERP. Pembahasan ERP, kata dia, memakan waktu panjang karena sudah berlangsung sejak 2016. Pemprov DKI menargetkan regulasi ERP dapat selesai tahun ini guna menekan tingkat kemacetan.

"Jadi, tahapan-tahapan peraturannya sedang dibahas. Ini memerlukan waktu panjang," kataHeru. Sembari merampungkan regulasi ERP, kata dia, Pemprov DKI meningkatkan kinerja layanan transportasi publik. Heru menjelaskan saat ini pembahasan ERP dalam proses bersama DPRD DKI.

Pembahasan masuk dalam Rancangan Perda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik. Setelah menjadi peraturan daerah (perda), akan ada aturan turunan, yakni peraturan gubernur atau keputusan gubernur. Selanjutnya, akan dibahas bersama DPRD DKI terkait proses bisnis menyangkut lembaga yang akan mengelola. Lalu titik-titik penerapan ERP dan soal besaran tarif.

"Prosesnya masih lama karena ada tujuh tahapan," katanya.
Halaman Selanjutnya....