Pemkab Manokwari Siapkan Sisa Dana Hibah Pilkada untuk Program Prioritas

Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menyebut sisa dana hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan kembali digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Sabtu, mengatakan setiap dana hibah yang dikembalikan akan dimanfaatkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat terutama membiayai program 100 hari kerja.

“Dana hibah untuk pilkada adalah anggaran dari rakyat yang dipercayakan pada Pemkab Manokwari untuk dikelola. Jika ada sisa akan kami kembalikan lagi untuk program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis,” katanya.

Ia mengatakan untuk memanfaatkan pengembalian dana hibah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan koordinasi agar dapat mewujudkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Program prioritas yang mendesak perlu direalisasikan adalah pemberian pendidikan gratis dan kesehatan gratis,” ujarnya.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manokwari Corneles Edwinson Wondiwoy mengatakan lima lembaga yang mendapat hibah dari Pemkab Manokwari untuk pelaksanaan Pilkada yaitu KPU Manokwari, Bawaslu Manokwari, Polresta Manokwari, Kodim 1801/Manokwari dan Fasharkan TNI AL Manokwari.

Fasharkan TNI AL mendapat dana hibah Rp500 juta, Kodim 1801/Manokwari mendapat Rp1 miliar, Polresta Manokwari mendapat Rp11,5 miliar, Bawaslu Manokwari mendapat Rp14,8 miliar dan KPU Manokwari Rp41 miliar.

Dari kelima lembaga tersebut baru KPU Manokwari dan Fasharkan TNI AL Manokwari yang sudah membuat laporan pertanggungjawaban. Bahkan KPU Manokwari telah mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp13 miliar.

Sisa dana hibah tersebut masuk dalam silpa pembiayaan dan bukan dihitung sebagai pendapatan dari APBD 2025.

“Karena dana hibah ini kan ada yang bersumber APBD Manokwari tahun 2023 dan APBD tahun 2024. Jika dikembalikan maka menjadi silpa pembiayaan,” ujarnya.

Ia mengatakan di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pengembalian dana hibah cukup membantu keuangan daerah sehingga Pemkab Manokwari bisa menyesuaikan belanja dari kekurangan pendapatan yang tersedia.

“Penggunaan silpa pembiayaan ini berdasarkan skala prioritas, bisa digunakan untuk pembiayaan belanja apapun,” ujarnya.