Menakutkan, Sekjen PBB Ingatkan Geng-geng Bisa Serbu Ibu Kota Haiti Jika Bantuan Tak Mencukupi

NEW YORK - Sekertaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa  Antonio Guterres memperingatkan dalam sebuah laporan hari Rabu (22/1), Ibu kota Haiti dapat dikuasai oleh geng-geng kriminal jika masyarakat internasional tidak meningkatkan bantuan kepada misi keamanan PBB yang didukung di sana.

Dikutip dari Voice of America, Guterres mengatakan, dibutuhkan lebih banyak uang, peralatan, dan personel bagi pasukan internasional yang dipimpin Kenya. Ia menambahkan bahwa penundaan lebih lanjut berisiko mengakibatkan keruntuhan "bencana" lembaga keamanan Haiti dan "dapat memungkinkan geng-geng menyerbu seluruh wilayah metropolitan" Port-au-Prince.

Sekretaris Jenderal PBB menyesalkan bahwa misi tersebut masih belum dikerahkan dengan kekuatan penuh. "Sehingga membatasi kapasitasnya untuk mendukung polisi nasional Haiti," ujar Guterres. 

Menteri Luar Negeri Haiti, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, saat berpidato di sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB, mengatakan negara tersebut menghadapi kesulitan besar yang mengancam bukan hanya penduduknya tetapi juga kelangsungan hidup negara tersebut.

Dewan Keamanan memberikan lampu hijau pada Oktober 2023 kepada misi Dukungan Keamanan Multinasional ,atau Multinational Security Support (MSS) yang dirancang untuk mendukung otoritas Haiti dalam memerangi kekerasan geng.

Namun sejak saat itu, hanya sekitar 800 dari 2.500 petugas polisi yang diharapkan telah dikerahkan. "Lebih dari 5.601 orang tewas di Haiti tahun lalu akibat kekerasan geng, sekitar seribu lebih banyak dibandingkan tahun 2023" kata PBB.

Dalam laporan tersebut, Guterres mengatakan kemunduran dalam proses politik Haiti telah "berkontribusi pada iklim yang memungkinkan terjadinya kekejaman ini."

Haiti saat ini tidak memiliki presiden atau parlemen dan diperintah oleh badan transisi, yang berjuang untuk menangani kekerasan ekstrem yang terkait dengan geng kriminal, kemiskinan, dan tantangan lainnya.

PBB mencatat 315 kasus hukuman gantung massal terhadap orang-orang yang diduga berafiliasi dengan geng serta 281 kasus dugaan eksekusi cepat oleh polisi.

Lebih dari satu juta warga Haiti terpaksa meninggalkan rumah mereka, tiga kali lipat jumlahnya dibanding tahun lalu.

Negara Karibia ini telah menderita ketidakstabilan selama beberapa dekade, tetapi situasinya meningkat Februari lalu ketika kelompok bersenjata melancarkan serangan terkoordinasi di ibu kota untuk menggulingkan Perdana Menteri saat itu Ariel Henry.

Tidak populer dan tidak dipilih, Henry mengundurkan diri pada bulan April, pengunduran dirinya akhirnya memberi jalan kepada pemerintahan transisi, yang pada bulan November telah memecat perdana menteri sementaranya dan menggantinya dengan Perdana Menteri saat ini, Alix Didier Fils-Aime.

Perwakilan Khusus PBB di Haiti, Maria Isabel Salvador, mengkritik "semakin terpecahnya" dewan sementara.

"Meskipun ada kemajuan di bidang politik dan alasan untuk berharap dengan takut-takut, kerangka transisi masih rapuh," ujarnya kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu.

Salvador mengatakan situasi kemanusiaan telah mencapai "tingkat yang mengkhawatirkan," dan mengatakan bahwa lebih dari enam juta orang -- hampir separuh populasi -- memerlukan bantuan kemanusiaan.

Amerika Serikat, di bawah mantan Presiden Joe Biden, mendukung permintaan otoritas Haiti untuk mengubah misi keamanan menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB, tetapi menghadapi tentangan dari Tiongkok dan Russia.

Sejauh ini, misi tersebut hanya memberikan dampak terbatas terhadap frekuensi serangan oleh kelompok bersenjata, yang dituduh melakukan banyak pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan untuk meminta tebusan.

Serangan tersebut juga menargetkan bangunan dan infrastruktur utama, yang memaksa penutupan bandara ibu kota untuk penerbangan komersial pada bulan November.