Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

KND harap pemerintah buka kuota anak disabilitas di Sekolah Rakyat

📅 Rabu, 21 Mei 2025, 16:30 WIB | Oleh:
KND harap pemerintah buka kuota anak disabilitas di Sekolah Rakyat Doc: ANTARA/Ananto Pradana
Ket. Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) Jonna A Damanik ketika ditemui di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/5).

Malang, Jawa Timur --  Komisi Nasional Disabilitas (KND) berharap pemerintah membuka kuota bagi anak penyandang disabilitas sebesar 10 persen dari total jumlah murid yang ditampung di Sekolah Rakyat.

"Harapan dari kami ke Sekolah Rakyat, minimal (kuota) 10 persen dari multi ragam disabilitas," kata Komisioner KND Jonna A Damanik di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

Menurut dia, Sekolah Rakyat sebuah terobosan dari pemerintah dalam upaya menanggulangi persoalan kemiskinan ekstrem.

Maka dari itu, program tersebut harus bisa menjadi wadah penyediaan akses pendidikan bagi semua anak yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).

Apalagi di dalam konteks pendidikan ada dua komponen, yakni sekolah khusus atau sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

"Sekolah Rakyat yang konteks besarnya mengentaskan kemiskinan ekstrem, melalui alat pendidikan dengan sistem boarding harus bisa diakses oleh semua, termasuk teman-teman disabilitas," ujarnya.

Selain itu, KND juga sedang melaksanakan asesmen modalitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat, seperti aspek infrastruktur, non infrastruktur, kurikulum, calon tenaga pendidik, hingga penyelenggaraan boarding school.

Pihaknya diminta untuk memberikan masukan soal penyusunan perspektif inklusif yang nantinya bisa dijadikan acuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat.

"Sampai akhir Juni kami melaksanakan asesmen modalitas penyelenggara sekolah rakyat, bukan audit. Dari brief sementara kami semuanya terlibat, kami memberikan masukan," ucap dia.

Asesmen juga dilakukan dalam konteks personel guna mengetahui jumlah calon pelajar Sekolah Rakyat yang merupakan penyandang disabilitas.

"Kami sudah memasukkan poin asesmen individual, ketika sudah tersaring harus ada asesmen dalam konteks yang menggambarkan dia disabilitas atau tidak," tutur dia.

Jonna menyatakan apabila Sekolah Rakyat dilaksanakan dengan mempertimbangkan segala sumber daya dan diperhitungkan secara matang dari sisi akademis, maka program tersebut ke depannya mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Ayo, diupayakan bersama, karena konsep besar Sekolah Rakyat, bagaimana anak-anak mendapatkan akses pendidikan tetapi ada plusnya, yakni pembentukan karakter sekaligus dia tidak hanya bersekolah tetapi keluarganya dibantu," tuturnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.00...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Kesempatan Emas: UEA Buka 500 Lowongan untuk Pekerja Migran Indonesia

Kesempatan Emas: UEA Buka 500 Lowongan untuk Pekerja Migran Indonesia

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.