KJP Masih Dikaji bila Sekolah Swasta Gratis
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 Khoirudin memberikan keterangan pada awak media usai menghadiri rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD DKI untuk masa jabatan 2024-2029 di Jakarta, Jumat (4/10).
“Kami ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan warga Jakarta. Ini terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri dalam zonasi."
JAKARTA - Pemberlakuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih dikaji untuk program sekolah swasta gratis diterapkan mulai tahun depan. "Kami masih kaji demi yang terbaik buat warga Jakarta," kata Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, Jumat.
Namun, dewan sudah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun depan untuk program sekolah swasta gratis. Hal ini seperti yang dikemukakan Dinas Pendidikan Jakarta usai menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD Jakarta pada 23 Agustus lalu.
Dewan memasukkan pendidikan dalam salah satu prioritas APBD 2025. Menurut Khoirudin, ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di wilayah yang tidak terdapat sekolah negeri.
"Kami ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan warga Jakarta. Ini terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri dalam zonasi," tandasnya. Banyak warga yang tidak ter-cover zonasi karena tidak ada sekolah negeri.
Selain pendidikan, APBD 2025 juga diprioritaskan untuk penanggulangan banjir, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya