KJP Masih Dikaji bila Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA - Pemberlakuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih dikaji untuk program sekolah swasta gratis diterapkan mulai tahun depan. "Kami masih kaji demi yang terbaik buat warga Jakarta," kata Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, Jumat.

Namun, dewan sudah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun depan untuk program sekolah swasta gratis. Hal ini seperti yang dikemukakan Dinas Pendidikan Jakarta usai menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD Jakarta pada 23 Agustus lalu.

Dewan memasukkan pendidikan dalam salah satu prioritas APBD 2025. Menurut Khoirudin, ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di wilayah yang tidak terdapat sekolah negeri.

"Kami ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan warga Jakarta. Ini terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri dalam zonasi," tandasnya. Banyak warga yang tidak ter-cover zonasi karena tidak ada sekolah negeri.

Selain pendidikan, APBD 2025 juga diprioritaskan untuk penanggulangan banjir, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kemudian, program penanganan kemacetan yang selama ini masih menjadi permasalahan Jakarta, khususnya saat jam berangkat dan pulang kerja. Program-program tersebut, juga menjadi fokus dewan.

"Fokus saya menyelesaikan permasalahan mendasar Jakarta seperti kemacetan, banjir, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan," tutur Khoirudin.

Khoirudin telah dilantik sebagai Ketua DPRD Jakarta. Dia dibantu wakil Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco. Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna.

Perkuat

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengajak dewan memperkuat sinergi kemitraan dengan eksekutif. Menurut Heru, dengan sinergi kuat, Pemprov Jakarta dan dewan dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

"Sinergi ini sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tandas Heru. Hal itu akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada pelayanan publik.

Heru menyatakan, sinergi antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Ini tentang Jakarta melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan bersiap menjadi pusat perekonomian global.

Selain tentang sinergi, Heru juga membahas tentang Pemilu 2024 yang berlangsung aman dan damai. Heru berterima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang telah melaksanakan hak pilih. "Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran berbagai elemen masyarakat," ujar Heru.