Kemenkop Targetkan Ribuan Koperasi di Papua, Ekonomi Kampung Naik Kelas

JAYAPURA - Kondisi koperasi di tanah Papua beragam. Beberapa koperasi mengalami masalah keaktifan dan bahkan "mati suri", sementara, ada juga koperasi yang aktif dan beroperasi dengan baik, bahkan ada program pemerintah untuk mengembangkan koperasi di daerah tersebut. 

Beberapa koperasi menghadapi masalah modal yang terbatas. Koperasi juga perlu berupaya meningkatkan akses pasar, pembiayaan, dan kapasitas SDM.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan 8.000 koperasi merah putih akan didirikan pada perkampungan se-Tanah Papua, sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kepala Bidang (Kabid) Organisasi pada Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kemenkop Resty Hadiyanti di Jayapura, Selasa (22/4), mengatakan koperasi merah putih merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto sehingga sudah seharusnya semua mendukung program tersebut.

“Pada Senin (21/4) kami telah melakukan pelatihan bagi notaris tentang penerbitan nomor akta koperasi merah putih yang bertempat di Kota Jayapura,” katanya

Menurut Resty, koperasi merah putih ini nantinya dapat mencakup pengadaan bahan pokok dengan harga terjangkau, kemudian simpan pinjam, klinik Kesehatan serta fasilitas pergudangan dan logistik.

“Kami targetkan pelaksanaan akan dimulai pada 12 Juli mendatang dengan pendirian 80 ribu koperasi yang tersebar di desa serta kelurahan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia menjelaskan koperasi tersebut hadir untuk membantu perekonomian di wilayah pedesaan atau perkampungan di seluruh Indonesia, termasuk Tanah Papua sehingga sudah seharusnya semua mendukung.

“Semua persiapan sudah dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dengan begitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan,” katanya lagi.

Dia menambahkan pada koperasi merah putih, akan ada beberapa outlet pembiayaan guna mempermudah masyarakat.

“Jadi terdapat enam outlet pembiayaan dari kerja sama Kementerian Koperasi dengan lembaga terkait, Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Kementerian Desa,” ujarnya lagi.