Gandeng Swasta Tiongkok, Ford akan Mendirikan Pabrik Pengolahan Nikel Senilai $4,5 Miliar di Indonesia

DEARBORN - Raksasa otomotif Amerika Serikat (AS) Ford, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk berinvestasi di pabrik pengolahan nikel untuk bahan baterai kendaraan listrik senilai 4,5 miliar dolar AS di Indonesia. Rencana ini menjadi pertaruhan terbaru mengingat produsen mobil terbesar kedua di AS itu menarik serta grup pertambangan Tiongkok untuk mewujudkan rantai pasokan kendaraan listriknya tersebut

Dilansir oleh The Financial Times, Ford menggandeng Huayou Cobalt dari Tiongkok, dan perusahaan tambang Brasil Vale di fasilitas Pomalaa, yang akan membantu memasok nikel yang dibutuhkan untuk memproduksi 2 juta kendaraan listrik per tahun.

Investasi yang direncanakan mengikuti pengumuman Ford bulan lalu bahwa mereka akan melisensikan teknologi dari CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) Tiongkok, pembuat baterai terbesar di dunia, langkah yang menuai kritik dari beberapa anggota parlemen AS.

Keputusan Ford untuk memperdalam hubungan dengan perusahaan Tiongkok muncul saat Presiden AS, Joe Biden, menawarkan insentif 369 miliar dolar AS dan subsidi pajak hijau dalam upaya untuk mendongkrak keunggulan AS dalam perlombaan energi bersih global.

Di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act/IRA), konsumen dapat memperoleh manfaat dari kredit pajak hingga 7.500 dolar AS untuk kendaraan listrik yang menggunakan baterai tanpa komponen atau bahan mentah yang bersumber dari "entitas asing yang menjadi perhatian", termasuk Tiongkok.

Departemen Keuangan AS diharapkan pada Jumat (31/3) mengklarifikasi persyaratan kelayakan untuk mengamankan kredit pajak konsumen untuk kendaraan listrik, yang diberikan jika sejumlah bahan mentah atau komponen dalam baterai bersumber dari AS atau negara mitra perdagangan bebas.

Biaya produksi yang lebih rendah yang dicapai melalui mitra Tiongkok menunjukkan pertaruhan oleh Ford bahwa ia dapat menjual kendaraan listrik lebih murah daripada pesaing dengan terus memasukkan Beijing ke dalam rantai pasokannya, bahkan jika itu berarti melepaskan sebagian atau semua insentif. Tetap saja, Ford dan pembuat mobil lainnya telah melobi pemerintah AS untuk interpretasi IRA.

"Kerangka kerja ini memberi Ford kontrol langsung untuk mendapatkan nikel yang kami butuhkan, dengan salah satu cara industri dengan biaya terendah," kata Wakil Presiden Industrialisasi Kendaraan Listrik Ford Model e, Lisa Drake.

Beberapa legislator AS mengkritik pendekatan Ford. Senator Republik, Marco Rubio dari Florida memperkenalkan undang-undang awal bulan ini yang ditujukan untuk Ford yang akan melarang insentif pajak untuk kendaraan listrik yang dibuat menggunakan baterai yang dibuat di masa depan, di pabrik Michigan yang berencana untuk melisensikan teknologi Tiongkok.

Nikel yang bersumber dari Indonesia, negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, terbukti kontroversial bagi pembuat mobil barat. Mayoritas produksi nikel di Indonesia dikendalikan oleh perusahaan Tiongkok dan menghasilkan emisi karbon dan limbah pertambangan dalam jumlah besar dibandingkan dengan pemasok alternatif seperti Kanada atau Australia.

Salah satu ketidakpastian utama atas IRA adalah apakah definisi "entitas asing yang menjadi perhatian" akan mencakup produksi yang dikontrol Tiongkok di negara ketiga seperti Indonesia. Beberapa eksekutif industri pertambangan mengharapkan proyek mineral dengan perusahaan Tiongkok dengan kepemilikan kurang dari 50 persen, dapat diterima.

Juli lalu, Ford dan mitranya di Pomalaa yang direncanakan menandatangani sebuah memorandum di mana pembuat mobil AS akan memegang 17 persen saham, Huayou 53 persen dan Vale 30 persen. Vale mengkonfirmasi pada Kamis bahwa mereka akan memegang 30 persen saham tetapi Ford dan Huayou menolak untuk mengkonfirmasi ukuran kepemilikan mereka.

Pemerintah Indonesia telah mendorong lebih banyak investasi oleh bisnis AS dan Eropa di industri nikelnya.

"Pabrik Pomalaa menunjukkan pasokan komoditas yang dibutuhkan Indonesia untuk kendaraan listrik cukup penting sehingga perusahaan AS bersedia bekerja sama dengan mitra Tiongkok untuk mengamankan hal-hal seperti bahan baku," kata seorang pejabat Indonesia.