Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

DJP: Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp40,02 Triliun

📅 Kamis, 28 Agu 2025, 20:05 WIB | Oleh:
DJP: Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp40,02 Triliun Doc: DJP

JAKARTA - Penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital menunjukkan tren yang positif.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, hingga Juli 2025, penerimaannya mencapai Rp40,02 triliun.

“Kontribusi pajak dari sektor ekonomi digital tren nya positif. Baik dari Pajak PPN PMSE pajak kripto, pajak fintech maupun pajak SIPP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, Rabu (27/8).

PPN PMSE adalah Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sedangkan pajak SIPP adalah pajak melalui Sitem Inforamasi Pengadaan Pemerintah.

Total penerimaan pajak dari sektor digital berasal dari PPN PMSE sebesar Rp31,06 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,55 triliun. Pajak fintech (peer to peer lending) sebesar Rp3,88 triliun, dan pajak SIPP Rp3,53 triliun

Menurut Rosmauli, penerapan pajak digital bukanlah pajak baru. Tapi hanya penyesuaian mekanisme pemungutuan pajak agar lebih praktis dan efisien bagi pelaku usaha.

“Trend positif penerimaan pajak ekonomi digital akan memperkuat ruang fiskal. Selain itu menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvesional dan digital,” ucap Rosmauli.

Sejauh ini, pemerintah telah menunjuk 223 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Di bulan Juli ada tiga penunjukkan baru, yaitu Scalable Hosting Solutions OÜ, Express Technologies Limited, dan Finelo Limited.

Tapi di bulan yang sama, DJP mencabut penunjukkan tiga pemungut PPN PMSE. Yakni perusahaan Evernote GmbH, To The New Singapore Pte. Ltd., dan Epic Games Entertainment International GmbH.

Berdasarkan laporan DJP setoran PPN PMSE meningkat setiap tahunnya, pada 2023 setorannya tercatat sebesar Rp 6,76 triliun.Tahun 2024meningkat menjadi Rp8,44 trilun, dan 2025(hingga Juli) tercatat sebesar Rp5,75 triliun. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Seorang Tentara AS yang Ter...
Luar Negeri
Bantu Rumah Tangga, Jepang ...
Luar Negeri
Resmi Masuk DK PBB, Kirgist...
Ekonomi
Kuartal I, Hilirisasi Nikel...
Luar Negeri
PBB Mendesak Transpransi Je...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Pemprov Jabar Tolak Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Siapkan Opsi Alternatif Ini

Pemprov Jabar Tolak Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Siapkan Opsi Alternatif Ini

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.