Sistem Pemilu -- Proporsional Terbuka Dinilai Berikan Hak Penuh ke Rakyat
Delapan Fraksi DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Foto : Koran Jakarta/M. Fachri
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (ketiga kiri) bersama perwakilan 8 Fraksi DPR membacakan pernyataan sikap tentang sistem Pemilu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1). Delapan Fraksi di DPR yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Delapan fraksi di DPR RI menyatakan lima sikap penolakan atas sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 nanti. Hal itu sebagai wujud menjaga demokrasi Indonesia.
JAKARTA - Delapan fraksi di DPR RI menegaskan sikap penolakannya terhadap upaya penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu Serentak 2024.
"Delapan fraksi menyatakan lima sikap penolakan atas sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024," kata Ahmad Doli Kurnia mewakili Fraksi Partai Golkar dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1).
Pernyataan sikap itu disampaikan langsung oleh masing-masing wakil dari setiap fraksi. Kedelapan fraksi di parlemen memastikan bakal mengawal pertumbuhan demokrasi di Indonesia agar tetap maju. Delapan fraksi tersebut meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten dengan Keputusan MK Nomor 22-24/PPU-IV/2008 tanggal 23 Desember 2008.
"Dengan mempertahankan Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia," katanya.
Selanjutnya, kedelapan fraksi tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sesuai amanat UU, yakni tetap independen, termasuk tidak mewakili kepentingan siapa pun kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. "Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih," kata Doli.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya