Bupati Jember Pasang Badan, PPPK Jember Aman dari PHK hingga 2027, Ini Syarat Mutlaknya

JEMBER - Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan jaminan keamanan bagi nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pria yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi PPPK, baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu, hingga tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil guna meredam kegaduhan yang sempat ramai di media sosial sekaligus memberikan ketenangan bagi para abdi negara agar tetap fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan melakukan pemberhentian atau PHK terhadap PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu pada 2027 mendatang," katanya di Jember, Rabu.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Fawait itu memberikan pernyataan tegas guna menenangkan para abdi negara di Kabupaten Jember yang risau terhadap masa depan PPPK.

"Keputusan itu diambil sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pegawai dalam membangun daerah," kata bupati pertama dari kalangan pesantren tersebut.

Meskipun memberikan jaminan keamanan posisi, Gus Fawait menekankan bahwa keberlangsungan kontrak tersebut sangat bergantung pada kinerja individu setiap pegawai masing-masing.

"Saya pastikan tidak ada pemberhentian kepada PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu tahun 2027. Jadi, santai dan tenang selama kinerjanya bagus," katanya.

Ia menjelaskan bahwa aturan disiplin itu tidak hanya berlaku bagi PPPK, tetapi juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) karena pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan pegawai yang kinerjanya tidak memenuhi standar atau buruk.

Di tengah kebijakan beberapa daerah lain yang mungkin melakukan pengurangan atau tidak mengangkat seluruh usulan PPPK karena kendala anggaran, namun Pemkab Jember justru mengambil langkah sebaliknya.

"Jember sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengangkatan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu terbanyak di Indonesia," ujarnya.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati Jember memastikan bahwa kondisi keuangan Jember dalam posisi yang mencukupi untuk membiayai para tenaga kerja tersebut.

"Insya Allah APBD Jember cukup dan sesuai dengan ketentuan. PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu tetap akan saya lanjutkan," katanya.