Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video
Menteri Sosial, Juliari P Batubara

Bansos Ringankan Beban dan Gerakkan Perekonomian Rakyat

Bansos Ringankan Beban dan Gerakkan Perekonomian Rakyat
Foto : ANTARA/PUSPA PERWITASARI
A   A   A   Pengaturan Font

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Namun,sekitar 24,79 juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Diperlukan kepekaan dan strategi negara mengentaskan kemiskinan agar hidup rakyat lebih sejahtera dan mandiri.

Di sisi lain, dampak Covid-19 memengaruhi semua lini kehidupan, termasuk masyarakat miskin dan rentan, baik aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Aktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat jatuh sehingga angka kemiskinan menjadi 9,78 persen.

Pemerintah berupaya menangani dampak pandemi Covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun alokasi anggarannya sebesar 695,2 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 408,8 triliun rupiah pada tahun 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggulirkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu jaring pengamangan sosial. Bansos diberikan kepada masyarakat yang terdampak ke seluruh pelosok negeri. Bansos penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Untuk mendalami seputar bantuan sosial, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa dijelaskan upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini?

Sampai sebelum ketemu vaksin, penanganan akan ada terus. Permasalahan virus ini hanya bisa dikalahkan dengan vaksin. Sebelum vaksin ketemu, yang bisa kita lakukan adalah menghindari.

Saat ini aktivitas dibuka kembali, tingkat keterpaparan akan meningkat. protokol kesehatan harus dilaksanakan. New normal ini mengatur aktivitas harian kita dengan aturan-aturan dan protokol-protokol baru.

Ini pilihan sulit antara kesehatan dan ekonomi. Ini harus berjalan berbarengan. Kalau fokus kesehatan, masyarakat juga akan kelaparan. Kalau fokus ekonomi, orang terpapar semua. Jadi pilihannya, termasuk di beberapa negara, aktivitas dibuka dengan aturan main baru atau new normal.

Pemerintah berupaya menangani dampak pandemi Covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 408,8 triliun rupiah pada tahun 2021. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, dan terdampak. Kemudian, dukungan UMKM serta berbagai kegiatan strategis sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagaimana keterlibatan Kemensos dalam penanganan Covid-19?

Pemerintah melalui Kemensos terus menggulirkan bantuan sosial yang termasuk dalam program jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak ke seluruh pelosok negeri. Bantuan sosial yang termasuk ke dalam program jaring pengaman sosial di antaranya bantuan sosial reguler untuk KPM PKH dan BPNT. Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Bansos tunai untuk wilayah luar Jabodetabek dan bansos utuk KPM PKH.

Bansos penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Selama penyaluran bansos sejauh ini, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian lain?

Kami ingin menyampaikan, pertama, sebelum meluncurkan bansos sifatnya nasional, kami sudah melakukan sosialisasi melalui webinar beberapa kali dengan pemkot dan pemprov. Kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai mekanismenya.

Kami ingin tegaskan bahwa data penerima bansos itu kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi, pemerintah daerah (pemda) silakan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada dalam DTKS tersebut.

Untuk Bansos tunai di luar Jabodetabek, Kemensos akan melakukan koordinasi untuk bansos yang diambil dari dana desa. Ini harus kami atur dengan baik agar tidak terjadi penumpukan. Misalnya, sudah ada keluarga yang menerima dana dari Kemensos 600 ribu rupiah, lalu terima dari dana desa 600 ribu. Ini harus kita hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah.

Untuk bansos dari pemda, bagaimana menghindari tumpang tindih dengan pemerintah pusat?

Sekali lagi, kami memberikan keleluasaan kepada daerah menyangkut program bansos yang diambil dari anggaran daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu takut dan khawatir, apabila satu keluarga sudah menerima bansos sembako atau tunai, jangan diberi lagi.

Yang kami atur hanya seluruh bansos dari APBN. Tentunya kami atur agar tidak menumpuk. Kami bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi, daerah yang mau menggunakan bansos dari APBD, silakan. Tidak perlu khawatir untuk mengecek data dengan pusat.

Ada yang kecewa

Kami membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik. Kami terbuka untuk masukan dan kritikan. Apa pun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi yakinlah, pemerintah pusat bekerja sekuat tenaga melindungi segenap rakyatnya.

Apa yang akan dilakukan Kemensos ke depan agar bantuan pemerintah dapat tepat sasaran?

Kami melakukan beberapa terobosan pada tahun 2021 untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan pemerintah. Pertama, mengevaluasi terhadap data 15 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini untuk penerima manfaat program Kemensos, yaitu Program Sembako yang dulu bernama Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi mereka yang terdampak penyebaran Covid-19. Saya minta pada para direktur jenderal Kemensos agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus.

Langkah lain?

Selain itu, Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana dari pusat. Langkah ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah. Lalu, tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu. Jadi enggak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu.

Bagaimana upaya Kemensos membarui data tersebut?

Kemensos serius dan terus berupaya memperkuat akurasi data penyaluran bansos. Meski begitu, saya minta koordinator pendamping PKH berani ikut "membersihkan" penerima bansos dalam DTKS yang sudah terlalu lama menerima bantuan.

Kami kerap mendapat kritikan sekaligus masukan bahwa ada yang 8-10 tahun terus menerima PKH. Koordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS. Saya meminta peran nyata mereka. Data penerima PKH tidak sepenuhnya bergantung pada Kemensos. Data penerima bantuan, lanjut dia, diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Setelah itu, baru naik secara berjenjang, kemudian baru disahkan oleh Kemensos.

Seberapa besar peran PKH dalam pemutakhiran DTKS?

Pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjang dalam pemutakhiran data tadi. Oleh karena itu, saya menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan.

Saya menduga antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat. Sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Harus berani karena itu kan tugas mulia dan memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan. Itu tugas mulia.

Tahun 2021, apakah masih ada penyaluran bansos untuk pandemi Covid-19?

Bantuan sosial untuk tahun 2021 sudah disiapkan Kemensos dengan batas pengeluaran (pagu) alokasi anggaran 87 triliun rupiah bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Alokasi anggaran tersebut PKH, BPNT, dan BST. Jumlah ini sewaktu-waktu bisa saja berubah.

Selain penanganan Covid-19, apalagi upaya Kemensos untuk tahun kedua periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo?

Kemensos terus bergerak membangun optimisme negeri untuk kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Dalam kurun waktu satu tahun banyak yang telah dicapai Kemensos. Seperti telah mencapai peningkatan kualitas sumber daya, peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penguatan perlindungan dan jaminan sosial. Penguatan pemberdayaan soisal hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Langkah Kemensos untuk mendorong berbagai pihak bersama-sama meningkatkan kesejahteraan sosisal masyarakat?

Tentu, Kemensos tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Tidak hanya pada pandemi Covid-19, tapi sekalipun dalam kondisi normal. Banyak keterbatasan pemerintah. Kami sangat berharap baik perusahaan-perusahaan BUMN swasta nasional, perusahaan swasta multinasional, serta pilar-pilar sosial ikut bersama-sama bergotong royong. Kita bergandeng tangan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Ke depannya, peran pemerintah harus diperkecil dibanding peran swasta. Kesejahteraan sosial, walau negara kita kesejahteraan, ke depannya kalau semakin maju, peran pemerintah harus semakin kecil. Bukan sebaliknya. Kalau peran pemerintahnya semakin besar, berarti negara tidak maju-maju.

Konkretnya?

Oleh karena itu, seluruh dunia usaha, saya selalu memotivasi bahwa ke depannya produk-produk baik barang jadi atau bentuk jasa yang akan divaluasi lebih tinggi oleh konsumen adalah produk-produk yang memiliki kepekaan sosial tinggi.

Saya sendiri lebih senang membayar produk lebih mahal kalau saya tahu perusahaan itu memiliki kepedulian sosial yang tinggi bagi lingkungannya. Tidak ragu saya membayar lebih mahal untuk membeli suatu produk apakah barang jadi atau service. Uang saya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Apa yang mesti dilakukan dunia usaha agar bisa terlibat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat?

Ke depan, gabungan antara bisnis dan social envelopment harus semakin digalakkan. Sebab ini value dan budaya bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Tentu berusaha mengejar keuntungan juga. Tanpa untung, tidak ada CSR juga. Semakin banyak untung, kita semakin banyak CSR.

Tapi, kalau saya lihatnya terbalik. Bukan mengejar keuntungan baru CSR. Semakin kita giat melaksanakan kegiatan sosial, tambah profitable. Sebab, simple saja, yang mendoakan banyak. Kita tidak boleh mengecilkan arti dari doa. Doa itu intangable, tapi value-nya kita tidak tahu. Tidak bisa dinilai miliar, ratus miliar, atau triliun.

Jadi kita harus melihatnya terbalik. Meski pandemi, semua perusahaan mengencangkan ikat pinggang. Tapi, kita tidak akan begini terus. Kita akan normal kembali dan harus optimistis. Kelak, jangan mencari keuntungan, baru CSR, tapi dibalik. Semakin banyak kiat berbuat oleh usaha kita, akan semakin profitable dan bisnisnya lebih sustainable. n G-1

Riwayat Hidup Juliari Peter Batubara

(G-1)
Redaktur : Widi Redaktur

Komentar

Komentar
()

Top