Bansos Ringankan Beban dan Gerakkan Perekonomian Rakyat

Kami ingin tegaskan bahwa data penerima bansos itu kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi, pemerintah daerah (pemda) silakan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada dalam DTKS tersebut.

Untuk Bansos tunai di luar Jabodetabek, Kemensos akan melakukan koordinasi untuk bansos yang diambil dari dana desa. Ini harus kami atur dengan baik agar tidak terjadi penumpukan. Misalnya, sudah ada keluarga yang menerima dana dari Kemensos 600 ribu rupiah, lalu terima dari dana desa 600 ribu. Ini harus kita hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah.

Untuk bansos dari pemda, bagaimana menghindari tumpang tindih dengan pemerintah pusat?

Sekali lagi, kami memberikan keleluasaan kepada daerah menyangkut program bansos yang diambil dari anggaran daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu takut dan khawatir, apabila satu keluarga sudah menerima bansos sembako atau tunai, jangan diberi lagi.

Yang kami atur hanya seluruh bansos dari APBN. Tentunya kami atur agar tidak menumpuk. Kami bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi, daerah yang mau menggunakan bansos dari APBD, silakan. Tidak perlu khawatir untuk mengecek data dengan pusat.
Halaman Selanjutnya....