Bansos Ringankan Beban dan Gerakkan Perekonomian Rakyat

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Namun,sekitar 24,79 juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Diperlukan kepekaan dan strategi negara mengentaskan kemiskinan agar hidup rakyat lebih sejahtera dan mandiri.

Di sisi lain, dampak Covid-19 memengaruhi semua lini kehidupan, termasuk masyarakat miskin dan rentan, baik aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Aktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat jatuh sehingga angka kemiskinan menjadi 9,78 persen.

Pemerintah berupaya menangani dampak pandemi Covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun alokasi anggarannya sebesar 695,2 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 408,8 triliun rupiah pada tahun 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggulirkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu jaring pengamangan sosial. Bansos diberikan kepada masyarakat yang terdampak ke seluruh pelosok negeri. Bansos penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Untuk mendalami seputar bantuan sosial, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa dijelaskan upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini?

Sampai sebelum ketemu vaksin, penanganan akan ada terus. Permasalahan virus ini hanya bisa dikalahkan dengan vaksin. Sebelum vaksin ketemu, yang bisa kita lakukan adalah menghindari.

Saat ini aktivitas dibuka kembali, tingkat keterpaparan akan meningkat. protokol kesehatan harus dilaksanakan. New normal ini mengatur aktivitas harian kita dengan aturan-aturan dan protokol-protokol baru.

Ini pilihan sulit antara kesehatan dan ekonomi. Ini harus berjalan berbarengan. Kalau fokus kesehatan, masyarakat juga akan kelaparan. Kalau fokus ekonomi, orang terpapar semua. Jadi pilihannya, termasuk di beberapa negara, aktivitas dibuka dengan aturan main baru atau new normal.

Pemerintah berupaya menangani dampak pandemi Covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 408,8 triliun rupiah pada tahun 2021. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, dan terdampak. Kemudian, dukungan UMKM serta berbagai kegiatan strategis sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagaimana keterlibatan Kemensos dalam penanganan Covid-19?

Pemerintah melalui Kemensos terus menggulirkan bantuan sosial yang termasuk dalam program jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak ke seluruh pelosok negeri. Bantuan sosial yang termasuk ke dalam program jaring pengaman sosial di antaranya bantuan sosial reguler untuk KPM PKH dan BPNT. Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Bansos tunai untuk wilayah luar Jabodetabek dan bansos utuk KPM PKH.

Bansos penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Selama penyaluran bansos sejauh ini, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian lain?