AS Berjanji Mendukung Bangladesh untuk Pertumbuhan dan Ekonomi Baru

Dhaka - Delegasi Amerika Serikat (AS) yang mengunjungi Bangladesh, menjadi yang pertama dari negara Barat sejak pemerintahan transisi Bangladesh dilantik pada Agustus lalu, berjanji mendukung negara tersebut menuju pertumbuhan baru dan perluasan peluang ekonomi.

Delegasi tersebut menjanjikan hal tersebut setelah bertemuMuhammad Yunus, kepala pemerintahan transisi, pada Minggu (15/9) di ibu kota Dhaka, menurut unggahan media sosial Kedutaan Besar AS.

AS menegaskan "komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan institusi, dan perkembangan yang bermanfaat bagi rakyat Bangladesh," kata unggahan tersebut, dan menambahkan: "Saat Bangladesh berusaha merencanakan masa depan yang lebih adil dan inklusif, AS siap mendukung upaya tersebut."

Brent Neiman, Asisten Sekretaris Departemen Keuangan untuk Keuangan Internasional, memimpin delegasi AS, yang juga mencakup Asisten Sekretaris Negara untuk Asia Selatan dan Tengah Donald Lu. Tim tersebut tiba pada Sabtu (14/9) untuk kunjungan resmi selama tiga hari.

Selain bertemu Yunus, delegasi itu juga bertemu dengan penasihat urusan luar negeri Md Touhid Hossain.

"Kami berkomitmen untuk membantu memperluas peluang ekonomi, membangun kapasitas institusi, menegakkan hak asasi manusia, dan mengurangi risiko iklim dengan mitra kami, Bangladesh," kata Kedubes AS setelah pertemuan mereka.

Kedutaan juga mengatakan bahwa mereka mendukung langkah Bangladesh menuju dinamisme dan pertumbuhan baru.

"Dengan reformasi ekonomi yang tepat, sektor swasta Amerika dapat membantu membuka potensi pertumbuhan Bangladesh melalui perdagangan dan investasi," kata kedutaan setelah pertemuan dengan para pebisnis Bangladesh pada Sabtu.

Pada Minggu, di hadapan delegasi AS, Kementerian Keuangan Bangladesh dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menandatangani kesepakatan di mana USAID akan memberikan hibah sebesar 202 juta dolar AS (sekitar 3,1 triliun rupiah) untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan, serta peluang sosial, manusia, dan ekonomi.

Peraih Nobel Muhammad Yunus mengambil alih pimpinan pemerintahan pada 8 Agustus setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri saat menghadapi pemberontakan mahasiswa dan kelompok sipil.

Dalam sebuah wawancara, Hasina kemudian mengeklaim AS berada di balik pelengserannyasebagai PM Bangladesh.