Tiga Tahun Belajar Beratap Terpal, Mirisnya Potret Siswa SDN Karyamukti Cianjur

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menargetkan perbaikan ruang kelas yang rusak sedang dan berat serta pemenuhan kekurangan ruang belajar jenjang SD dapat dituntaskan dalam dua tahun.

Kepala Disdikpora Cianjur Ruhli Solehudin mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan. Pada 2026, anggaran akan dimaksimalkan untuk memperbaiki ruang kelas rusak sedang dan berat melalui APBD maupun APBN.

"Ini menjadi perhatian serius Pemkab Cianjur guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan, di mana anggaran tahun 2026 akan dimaksimalkan untuk perbaikan ruang kelas rusak sedang dan rusak berat melalui APBD atau APBN," kata Ruhli.

Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Disdikpora juga berupaya menghimpun dukungan dari berbagai sumber, termasuk pihak swasta. Pemerintah daerah turut mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan serta mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Ruhli berharap sinergi pendanaan dari pemerintah dan pihak swasta dapat mempercepat penanganan seluruh ruang kelas yang rusak dan kekurangan ruang belajar. Dengan demikian, target penyelesaian dalam dua tahun dapat tercapai.

Untuk sementara, keterbatasan ruang kelas di sejumlah sekolah diatasi dengan memanfaatkan bangunan yang masih layak atau mengalihfungsikan ruang penunjang pembelajaran.

"Saat ini, untuk menutupi kekurangan ruang kelas, kami meminta pihak sekolah memaksimalkan penggunaan ruangan penunjang seperti laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya disulap menjadi kelas untuk sementara," katanya.

Mengejar target perbaikan sekolah

Tingginya jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan membuat pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan dan revitalisasi secara bertahap. Keterbatasan alokasi anggaran dalam APBD menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat penanganan.

Pemkab Cianjur terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat agar memperoleh dukungan program pembangunan serta revitalisasi sekolah dalam jumlah lebih besar setiap tahun.

Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan peningkatan penanganan sarana dan prasarana sekolah rusak sebesar 20 persen. Kerusakan ruang kelas SD masih mendominasi, sebagian besar disebabkan bencana alam dan bangunan yang telah lapuk dimakan usia.

Pemkab juga menargetkan pembangunan dan revitalisasi ribuan sekolah di Cianjur dapat diselesaikan pada 2028, sehingga pada 2029 tidak ada lagi ruang kelas atau sekolah dalam kondisi rusak.

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi jumlah sekolah rusak. Sebagian besar wilayah Cianjur merupakan kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, pergeseran tanah, hingga gempa bumi. Kondisi tersebut turut menyebabkan kerusakan fasilitas pendidikan.

"Perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang rusak dari berbagai sumber mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat, hingga bantuan dari berbagai pihak termasuk swasta," kata Wahyu.

Ia mengungkapkan keyakinannya jumlah sekolah yang diperbaiki akan meningkat dengan dukungan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat. Pemkab juga terus berupaya mengakses berbagai sumber pendanaan, termasuk dukungan perusahaan swasta di Cianjur.