Tiga Tahun Belajar Beratap Terpal, Mirisnya Potret Siswa SDN Karyamukti Cianjur

Ketika terpal mulai rusak, pihak sekolah kembali menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur untuk meminta penggantian. Bantuan tersebut diperlukan agar 18 siswa kelas 5 dan 6 bisa mengikuti pelajaran.

Di tengah keterbatasan fasilitas, keberlanjutan pendidikan siswa tetap menjadi perhatian sekolah dan orang tua. Dalam tiga tahun terakhir, sekitar 20 siswa telah lulus dari SDN Karyamukti, 10 orang di antaranya melanjutkan pendidikan ke SMP negeri di Kecamatan Campaka.

Lulusan lainnya memilih melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang berlokasi di SDN Karyamukti.

Meski harus mengikuti pembelajaran hingga ujian akhir semester di ruang beratap terpal, prestasi siswa di sekolah itu tidak kalah dibandingkan dengan siswa yang belajar di sekolah dengan fasilitas lebih memadai.

Pihak sekolah juga mencatat seluruh lulusan tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bahkan, sejumlah lulusan yang memilih pondok pesantren tetap mengikuti pendidikan formal melalui PKBM Karyamukti.

Kondisi tersebut semakin memperkuat harapan pihak sekolah dan orang tua agar perbaikan ruang kelas yang rusak segera direalisasikan. Terakhir kali, sekolah mendapat perbaikan pada 2023 untuk ruang kelas 1 dan ruang guru.

Rencana penggabungan SDN Karyamukti dengan sekolah lain yang pernah diwacanakan beberapa tahun lalu juga ditolak sebagian besar orang tua. Mereka mempertimbangkan jarak sekolah pengganti yang cukup jauh serta tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan anak.

"Kami berharap perhatian pemerintah daerah hingga pusat agar sekolah kami mendapat bantuan pembangunan, karena kondisinya sudah rusak berat dan siswa belajar dalam ancaman terutama ketika musim hujan," kata Ninu.

Sekolah rusak di Kabupaten Cianjur

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mencatat terdapat 8.984 ruang kelas sekolah dasar (SD). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.045 ruang dalam kondisi baik, 1.605 rusak ringan, 1.952 rusak sedang, dan 382 rusak berat.

Sementara itu, ada 458 sekolah menengah pertama (SMP) dengan 3.534 ruang kelas untuk menampung 97.183 siswa yang tersebar dalam 3.816 rombongan belajar. Pada jenjang tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar 282 ruang kelas.

Dari total ruang kelas SMP, 2.287 ruang dalam kondisi baik, 676 rusak ringan, 282 rusak sedang, dan 289 rusak berat.

Penanganan ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Perawatannya dapat menggunakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026, anggaran BOS untuk biaya perawatan sekolah dibatasi maksimal 20 persen. Adapun ruang kelas dengan kerusakan sedang hingga berat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mendapatkan penanganan.

Bagi sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas, kegiatan belajar sementara diatur melalui sistem jadwal bergilir. Pengaturan tersebut dilakukan tanpa mengurangi jumlah jam belajar, terutama bagi siswa kelas 1 dan 2.