Gubernur Banten Targetkan Kenaikan Anggaran Bansos Lima Kali Lipat

BANTEN - Gubernur Banten, Andra Soni, menargetkan anggaran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Banten meningkat lima kali lipat pada 2027. Tujuannya untuk memperkuat perlindungan sosial dan memperluas upaya penanganan kemiskinan di wilayah Banten.

Menurut Andra, peningkatan anggaran bansos diperlukan agar semakin banyak masyarakat rentan memperoleh perlindungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Insyaallah, kita punya target untuk menambah anggaran bantuan sosial pada 2027," ujar dia, Sabtu (31/10).

"Saya targetkan lima kali lipat dari anggaran tahun ini. Mohon doanya agar kita mampu mengurusi orang miskin, yang insyaallah pasti bermanfaat dunia akhirat,” imbuh dia.

Pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,1555 miliar untuk program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 500.000. Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 7.258 keluarga, termasuk 140 keluarga di Kota Tangerang Selatan dari total alokasi 500 keluarga sepanjang 2026.

Penyaluran tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 dengan sasaran 9.053 KPM. Andra Soni menegaskan ketepatan sasaran menjadi perhatian utama dalam penyaluran bansos.

Penerima bantuan merupakan keluarga rentan yang memiliki risiko sosial berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota. Data penerima kemudian melalui proses verifikasi dan validasi serta pemadanan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dengan data yang akurat dan mutakhir. Kita ingin memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak,” kata dia.

Untuk menjamin transparansi, Pemprov Banten bekerja sama dengan Bank Banten dalam menyalurkan bantuan. Dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat.

Andra juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan pemotongan atau meminta imbalan dari bantuan yang diterima masyarakat.

“Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun," ucap dia. "Apabila ada pihak yang meminta potongan atau imbalan. Segera laporkan kepada petugas Dinas Sosial atau aparat setempat,” imbuh dia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, mengatakan penanganan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Ini sesuai arahan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur, Achmad Dimyati Natakusumah.

Selain bantuan jaminan sosial keluarga, Dinas Sosial Banten mengalokasikan Rp1,25 miliar untuk Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 500 penerima pada 2026. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp 2,5 juta untuk mendukung pengembangan usaha produktif.

Pemprov Banten juga mengalokasikan bantuan sosial bagi anak terlantar binaan panti, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Masing-masing program menyasar 600 penerima dengan total anggaran Rp 300 juta dan bantuan sebesar Rp 500.000 per orang.

“Program ini bukan sekadar angka di atas kertas. Program ini adalah harapan nyata bagi ribuan keluarga di Banten,” kata dia.