BPS: Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang Tertinggi

TANGERANG - Kota Tangerang mencatat capaian positif dalam pembangunan responsif gender. Data tersebut berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Di mana Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tangerang menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten. Hal itu bertahan selama dua tahun berturut-turut.

Data IPG Kota Tangerang sebesar 94,89 pada 2023 mengungguli Kota Tangsel di 94,23 dan Kota Serang di 92,49. Sedangkan di 2024 Kota Tangerang 94,95 di atas Kota Tangsel dengan 94,47 dan Kota Serang di 92,61.

Capaian ini menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan manusia yang memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang, Tihar Sopian, mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat.

Menurut dia, pembangunan responsif gender perlu diwujudkan melalui program yang memperhatikan kebutuhan warga. Mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga kesempatan kerja dan perlindungan sosial.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Kami ingin memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh manfaat dari program-program pemerintah,” ujar dia, Sabtu (31/10).

Selain capaian IPG, juga tercatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Tangerang sebesar 0,328, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Banten sebesar 0,418. Nilai IKG yang lebih rendah menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang lebih kecil berdasarkan dimensi dan indikator yang diukur.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tangerang didukung oleh regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender. Serta Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Tangerang.

Paparan pemerintah daerah juga mencatat keterlibatan 40 perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan responsif gender. “Pada sektor pendidikan, upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, Beasiswa Tangerang Cerdas, serta fasilitasi sekolah inklusi," kata dia.

"Di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat layanan ibu dan anak. Ini melalui integrasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 1.106 posyandu serta program Pos Gizi di 104 kelurahan,” imbuh dia.

Pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Sejumlah program mencakup dukungan terhadap kelompok wanita tani, perlindungan pekerja rentan, serta layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Pada periode 2024 hingga 2026, paparan mencatat sebanyak 248 orang menerima manfaat program Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan. “Selain itu, Pemkot Tangerang mengembangkan Sekolah Lansia untuk mendorong warga lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Paparan mencatat sebanyak 780 lansia telah diwisuda selama periode 2025 hingga 2026,” ucap dia.

Menurut Tihar, capaian indeks perlu diikuti dengan keberlanjutan program dan evaluasi manfaat yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan responsif gender tidak hanya tercermin dalam indikator statistik, tetapi juga melalui akses layanan yang semakin setara dan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh warga Kota Tangerang. ils/I-1