Prancis Kerahkan Ribuan Polisi untuk Amankan Demonstrasi Nasional

PARIS — Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian untuk mengantisipasi demonstrasi nasional pada Sabtu (24/10). Jumlah tersebut meningkat sekitar 10.000 personel dibandingkan pengerahan pada akhir pekan sebelumnya, dilansir dari kantor berita Al Jazeera.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan aparat akan bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dan penjarahan. Pengerahan tersebut mencakup unit elite, polisi berkuda, helikopter, pesawat nirawak, kendaraan lapis baja, dan meriam air.

“Kami tidak akan berkompromi terhadap para perusuh, penjarah, dan siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan,” kata Nunez kepada wartawan.

Presiden Emmanuel Macron mengadakan pertemuan dengan Dewan Pertahanan pada Jumat (23/10).

Pertemuan tersebut melibatkan para menteri dan pejabat tinggi pemerintah untuk membahas situasi keamanan menjelang demonstrasi. Kantor kepresidenan menyatakan Macron akan mengumumkan keputusan tambahan setelah pertemuan tersebut.

Macron sebelumnya mengumumkan bahwa hanya demonstrasi yang diselenggarakan serikat pekerja yang akan diizinkan pada akhir pekan. Kebijakan tersebut menuai kritik dari kelompok mahasiswa yang telah menggelar aksi dalam beberapa pekan terakhir.

Demonstrasi mahasiswa awalnya memprotes kondisi sekolah, kemudian diikuti kelompok yang menyuarakan penolakan terhadap tingginya biaya hidup dan berbagai persoalan lainnya. Macron juga menyalahkan kelompok sayap kiri ekstrem atas kerusuhan yang terjadi di Prancis.

Lebih dari 500.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu sebelumnya yang diwarnai kekerasan dan penjarahan. Sejak kejadian itu, Kementerian Kehakiman Prancis melaporkan sebanyak 2.700 orang telah ditangkap.

Sejumlah kota memberlakukan pembatasan untuk mengantisipasi demonstrasi akhir pekan ini. Paris memperpanjang jam malam pada malam hari hingga Senin, sedangkan Lyon melarang kerumunan di sejumlah kawasan pusat kota.

Kota tersebut juga memberlakukan jam malam dan pembatasan transportasi umum pada Sabtu. Di Marseille, pemerintah daerah memutuskan mengizinkan satu pawai yang diselenggarakan serikat pekerja sebagai pengecualian.

Sementara itu, kepolisian Paris hanya mengizinkan satu demonstrasi serikat pekerja dengan rute terbatas. Kepolisian Paris juga menolak permohonan aksi dari serikat mahasiswa nasional Prancis, UNEF, serta Gerakan Rompi Kuning.

Meskipun demikian, UNEF menyatakan akan tetap menggelar demonstrasi pada Sabtu. Gerakan Rompi Kuning, kelompok anti-kemapanan yang muncul pada 2018, juga berencana mengadakan pawai di pusat Kota Paris.

Pembatasan demonstrasi tersebut menuai kritik dari sejumlah organisasi. Amnesty International menilai kebijakan itu mengarah pada praktik otoriter dan mengancam hak masyarakat untuk berdemonstrasi secara damai. ils/I-1