Bukan Cuma Hiburan, Film Jadi Mesin Uang Baru Jakarta: BI Ungkap Strateginya!

"Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN," tegasnya.

Untuk mewujudkan target itu, Pramono menyiapkan dua jurus utama. Pertama, Pemprov telah membentuk Jakarta Film Commission (JFC) dan menghadirkan layanan Filming in Jakarta. Layanan ini dirancang sebagai one-stop service untuk memudahkan pelaku industri mendapatkan informasi lokasi syuting, mengurus perizinan, hingga mengoordinasikan berbagai kebutuhan produksi film dan audiovisual.

Kedua, insentif pajak. Pemprov Jakarta memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50% bagi tontonan film nasional yang diputar di bioskop Jakarta. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.

"Kami berharap keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi untuk kembali membuat film. Penerimaan pajak yang diperoleh Pemprov Jakarta juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman," jelasnya.

Pramono menilai dampak film jauh lebih luas dari sekadar layar bioskop. Pertumbuhan industri perfilman berpotensi menggerakkan pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, hingga UMKM.

Sektor ekonomi kreatif sendiri berkontribusi sebesar Rp410,56 triliun atau 11,16% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Karena itu, penguatan industri film diharapkan membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

 Tembus 85 Juta Penonton

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan Jakarta Film Summit dirancang sebagai forum untuk membahas arah dan masa depan industri perfilman. Kegiatan ini melengkapi Jakarta Film Week yang lebih berfokus pada festival dan pemutaran film.

Rano mengungkapkan, jumlah penonton film di Indonesia pada 2025 mencapai hampir 122 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 juta orang menonton film nasional. Adapun hingga Oktober 2026, jumlah penonton film di Indonesia tercatat hampir 70 juta orang.

Menurut Rano, perkembangan jumlah penonton tersebut perlu diimbangi dengan pengukuran kontribusi ekonomi industri kreatif yang lebih terstruktur dan akurat.

"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor. Kami ingin bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor ini secara lebih terstruktur, termasuk kontribusi industri perfilman," pungkas Rano.