Menpar: Sektor Pariwisata Serap 25,91 Juta Tenaga Kerja pada 2025

DENPASAR - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan sektor pariwisata telah menyerap sebanyak 25,91 juta tenaga kerja sepanjang 2025.

Dalam Laporan Capaian Dua Tahun Sektor Pariwisata yang diterima di Denpasar, Selasa (20/10), Widiyanti menyebut angka itu menjadi yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yang meliputi berbagai lapisan ekosistem pariwisata mulai dari hotel, restoran, usaha perjalanan, destinasi, transportasi, kegiatan, ekonomi kreatif, hingga berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh mengikuti pergerakan wisatawan.

"Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor pariwisata pada 2025 merupakan yang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini tentunya memberikan dampak atau peluang bagi masyarakat untuk berkarya, bekerja, dan memperoleh penghasilan di sektor pariwisata," kata Menpar Widiyanti.

Widiyanti kemudian menyampaikan bahwa investasi pariwisata pada 2025 mencapai Rp73,56 triliun dan terus tumbuh pada semester I 2026 sebesar Rp39,68 triliun.

Di enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1,4 triliun dan menciptakan 1.858 tenaga kerja baru. Lima KEK lain yang memiliki aktivitas pariwisata mencatat investasi Rp4,5 triliun dan 1.621 tenaga kerja baru.

"Investasi tersebut bukan hanya berarti pembangunan hotel atau fasilitas baru. Di belakang investasi terdapat kegiatan usaha, kebutuhan terhadap barang dan jasa, serta peluang penciptaan pekerjaan,” ucap dia.

Kementerian Pariwisata melalui enam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) juga turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Pengetahuan dan fasilitas yang dimiliki Poltekpar dimanfaatkan untuk pelatihan higiene atau manajemen dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gerakan Wisata Bersih yang diinisiasi Kementerian Pariwisata juga sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI. Pada tahun 2025, Gerakan Wisata Bersih telah melaksanakan 14 Aksi Bersih di 10 provinsi, melibatkan 9.134 partisipan dan mengumpulkan 21,5 ton sampah.

Kementerian Pariwisata juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghadirkan sejumlah insentif diantaranya potongan harga transportasi pada periode liburan bagi masyarakat yang bepergian agar tetap terjangkau, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja pariwisata berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dengan perkiraan 552.000 penerima manfaat, serta Program Magang Nasional yang membuka pintu bagi generasi muda untuk belajar langsung di industri pariwisata.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan pemerataan ekonomi juga tercermin dari berkembangnya ekosistem desa wisata dan penyelenggaraan kegiatan. Hingga September 2026, lebih dari 6.300 desa wisata telah tercatat dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Kementerian Pariwisata di 66 desa wisata menunjukkan bahwa pendapatan desa lewat pariwisata meningkat 29,62 persen, dari Rp46,05 miliar menjadi Rp59,70 miliar, pada tahun 2024 ke tahun 2025.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke desa juga meningkat 35,48 persen, dari 54.922 menjadi 74.409 kunjungan. Diikuti dengan jumlah wisatawan nusantara yang meningkat 45,17 persen, dari sekitar 1,55 juta menjadi 2,25 juta perjalanan.

Tenaga kerja lokal kian bertambah hingga 53,34 persen, dari 3.234 menjadi 4.959 orang. Jumlah kamar homestay meningkat hampir 50 persen menjadi 3.074 kamar. Pada Maret 2026, tercatat jumlah UMKM di desa-desa tersebut mencapai 6.469 usaha.

Sejumlah desa wisata di Indonesia juga menorehkan prestasi gemilang yakni Desa Wisata Jatiluwih di Bali, Desa Wisata Wukirsari di DI Yogyakarta, dan Desa Wisata Pemuteran di Bali meraih UN Tourism Best Tourism Village dalam dua tahun terakhir.

"Inilah salah satu gambaran paling sederhana tentang pariwisata berdampak. Pariwisata dengan demikian tidak hanya membawa orang menuju desa. Pariwisata dapat membawa peluang ekonomi lebih dekat kepada masyarakat," kata Ni Luh.