Pemkab Sumedang Perkuat Mitigasi Dini Potensi Bencana di Musim Hujan

SUMEDANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, memperkuat mitigasi dini menghadapi musim hujan dengan memetakan titik rawan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya di wilayah tersebut.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Selasa, meminta seluruh perangkat daerah untuk segera berkoordinasi dan tidak menunggu bencana terjadi di musim hujan untuk melakukan penanganan.

“Jangan sampai kita menunggu bencana terjadi. Petakan daerah yang rawan banjir, longsor, gempa dan potensi bencana lainnya, kemudian segera lakukan langkah penanganannya,” tegasnya.

Menurut Dony, masa kemarau harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan fisik sebagai bagian dari mitigasi sebelum intensitas hujan meningkat.

Pekerjaan tersebut meliputi pengerukan sedimentasi sungai, pengecekan drainase, pemeriksaan tanggul dan Tempat Penahan Tanah (TPT), serta penanganan sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan genangan dan longsor.

Ia meminta pekerjaan yang telah dianggarkan dalam Perubahan APBD 2026 disesuaikan dengan hasil pemetaan lapangan sehingga penanganan dapat diarahkan pada lokasi dengan tingkat kerawanan dan urgensi tertinggi.

“Misalnya sungai mana yang harus dikeruk, kapan waktunya, jangan sampai terlambat. Koordinasikan dengan BBWS agar penanganannya bisa segera dilakukan,” ujarnya.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam mitigasi dini antara lain Ujungjaya, Tomo, Cimanggung, Darmaraja, kawasan perkotaan Sumedang, Margalaksana Sumedang Selatan, dan Cisambeng Situraja.

Berdasarkan kajian BPBD, potensi limpasan air permukiman antara lain terdapat di Jatinangor, Cimanggung dan Tanjungsari, sedangkan genangan perkotaan berpotensi terjadi di Sumedang Utara dan Sumedang Selatan.

Potensi limpasan dan luapan sungai juga terdapat di Conggeang, Tomo dan Ujungjaya, sementara ancaman longsor perlu diwaspadai di Cimanggung, Wado, Tanjungmedar dan kawasan perbukitan Rancakalong.

Untuk memperkuat pemetaan, Pemkab Sumedang juga meminta pemantauan menggunakan drone di sejumlah titik rawan agar kondisi lapangan dapat diketahui secara lebih komprehensif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati mengatakan pemetaan kerawanan harus disinkronkan dengan kemampuan anggaran sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas.

“Kepala Dinas PUTR agar segera menyampaikan kategori penanganan yang harus diintervensi dan mana yang menjadi prioritas. Kalau ada yang lebih penting, bisa dilakukan pergeseran antarbidang dengan tetap dilaporkan kepada Sekda dan Bupati,” katanya.

Pemkab Sumedang juga mendorong mitigasi berbasis masyarakat dengan mengajak warga membersihkan drainase dan lingkungan untuk mencegah penyumbatan saluran yang dapat memicu genangan saat hujan.