Tingkatkan Akses Energi Pasifik, AS Dorong Diplomasi di Negara Kepulauan

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) terus memperkuat hubungan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik melalui tiga fokus utama, yakni diplomasi komersial, ketahanan energi, dan kerja sama penegakan hukum dan keamanan maritim.

Hal itu disampaikan Wakil Asisten Menteri untuk Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik di Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri AS Matt Murray dalam taklimat pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (15/9).

Di bidang ekonomi, Murray mengatakan bahwa seperti yang ditekankan Wakil Menteri Luar Negeri, Christopher Landau, AS akan mendorong perdagangan, bukan bantuan, dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Pasifik.

"Penguatan hubungan komersial AS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dipimpin sektor swasta di kawasan Pasifik merupakan hal yang sangat penting," katanya.

Oleh karena itu, AS sedang mengarahkan kembali program bantuan luar negeri untuk mendukung pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta di kawasan Pasifik, termasuk melalui kerja sama dengan Australia, Jepang, New Zealand, dan Taiwan untuk memperluas konektivitas kabel bawah laut di seluruh negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

Di bidang energi, AS berupaya memastikan negara-negara Pasifik memperoleh akses terhadap energi yang terjangkau, andal, dan aman, terutama di tengah dampak konflik Iran terhadap pasokan bahan bakar.

"AS terus bekerja sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, termasuk melalui sektor swasta, untuk mendukung akses terhadap energi yang terjangkau, andal, dan aman," katanya.

Menurutnya, sejak krisis energi global dimulai, AS juga bekerja sama dengan sektor swasta dan negara-negara pengekspor untuk mendorong kelanjutan pasokan ekspor bahan bakar ke negara-negara Kepulauan Pasifik.

"Dengan senang hati saya menyampaikan bahwa kawasan tersebut hingga saat ini belum mengalami kekurangan pasokan, meskipun kami terus memantau situasi ini secara ketat bersama mitra kami di Australia, Jepang, dan New Zealand," katanya.

Lebih lanjut, Murray mengatakan pihaknya memahami bahwa kenaikan biaya energi dan dampaknya secara langsung terhadap anggaran nasional negara-negara Pasifik merupakan persoalan paling mendesak bagi kawasan tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, Deplu AS bekerja sama dengan Kongres, berencana menyediakan 60 juta dollar AS (sekitar Rp1,06 triliun) bagi negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mengatasi kebutuhan anggaran jangka pendek akibat krisis energi global sekaligus memperkuat infrastruktur energi jangka panjang.

Sementara itu, dalam aspek keamanan, AS memprioritaskan peningkatan kerja sama dengan negara-negara Pasifik untuk memberantas peredaran narkoba ilegal, meningkatkan kesadaran situasi maritim, serta memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing).

"Tantangan-tantangan tersebut merupakan persoalan mendesak yang berdampak pada keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat maupun negara-negara Kepulauan Pasifik," katanya. Ant