Tak Mau Rupiah Terus Tertekan, BI Genjot Transaksi Mata Uang Lokal

JAKARTA – Penguatan transaksi mata uang lokal menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi kawasan.

Melalui penggunaan mata uang masing-masing negara dalam perdagangan dan investasi bilateral, biaya transaksi dapat ditekan, risiko gejolak nilai tukar diminimalkan, serta hubungan ekonomi antarnegara menjadi semakin erat.

Langkah ini juga dinilai dapat mendorong kemandirian sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Bank Indonesia (BI) terus memperkuat transaksi mata uang lokal (local currency transaction/ LCT) dengan negara mitra sebagai salah satu langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global dan gejolak geopolitik.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dan Asian Development Bank Institute (ADBI) di Jakarta, Rabu (9/9), Kepala Grup Makroekonomi, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia Jardine A Husman mengatakan pengembangan LCT dilakukan untuk mendiversifikasi transaksi internasional sehingga tidak hanya bergantung pada dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, penguatan LCT menjadi bagian dari upaya BI memperdalam pasar uang dan valuta asing sekaligus memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Indonesia telah bekerja sama dalam implementasi LCT dengan sejumlah negara mitra, antara lain Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan Singapura.

Selain memperkuat LCT, Jardine mengatakan BI menempuh sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melakukan intervensi valuta asing di pasar domestik dan luar negeri, mengkalibrasi suku bunga, serta mengoptimalkan instrumen moneter untuk menarik aliran modal asing.

Salah satunya melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran portofolio asing, menjaga stabilitas rupiah, sekaligus menyediakan likuiditas yang memadai.

BI juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sistem perbankan, serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi pembelian dolar AS dalam jumlah besar.

Dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, Jardine mengatakan BI juga berkoordinasi erat dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.

“Kami berkoordinasi sangat erat dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Kami membeli surat berharga pemerintah di pasar sekunder untuk menyediakan likuiditas yang memadai bagi pasar,” ujarnya.

Selain pembelian surat berharga pemerintah di pasar sekunder, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makrofinansial untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

BI juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia.