Pemkab Sumedang Integrasikan Data untuk Perkuat Penyaluran Bansos

SUMEDANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mengintegrasikan berbagai data untuk memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar penerima manfaat sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Arif Syamsudin di Sumedang, Rabu, mengatakan integrasi data tersebut menjadi bagian dari penerapan Data-Driven Government dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat.

"Konsep integrasi data yang dikembangkan adalah Data-Driven Government, dengan prinsip sederhana: good data, good decision, good result, tentu menjadi hal didorong juga dalam perlinsos," ujarnya.

Menurut dia, pengelolaan data perlindungan sosial dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa dengan memperkuat proses verifikasi serta validasi calon penerima bantuan.

Data penerima bansos tidak hanya ditentukan berdasarkan satu indikator, tetapi dicocokkan dengan sejumlah variabel pendukung, termasuk kondisi kesejahteraan dan kepemilikan aset masyarakat.

"Data penerima tidak hanya mengandalkan satu indikator. Kondisi kesejahteraan masyarakat dicocokkan dengan berbagai variabel pendukung, termasuk kepemilikan aset seperti rumah, tanah, sertifikat dan kendaraan," katanya.

Arif mengatakan proses pemutakhiran juga dilakukan melalui ground check untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Dalam proses tersebut, kehadiran warga dapat diverifikasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sementara hasil pendataan dapat dicocokkan dengan data pendukung lain, termasuk informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ia menilai integrasi dan verifikasi berbagai sumber data tersebut penting untuk mengurangi kesalahan sasaran maupun duplikasi penerima bantuan sosial.

"Model tersebut dirancang untuk mengurangi kesalahan sasaran, duplikasi data dan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria," ujarnya.

Penerapan digitalisasi tersebut juga mendapat perhatian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang melakukan kunjungan kerja ke Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang untuk melihat penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) dan digitalisasi perlindungan sosial.

Perwakilan DEN Lutfi mengatakan Sumedang dipilih sebagai salah satu daerah percontohan karena memiliki praktik menarik dalam penerapan digitalisasi pemerintahan dan pengelolaan bansos.

"Kami ingin melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan bansos agar penyalurannya lebih akurat, efektif, dan cepat ter-update," katanya.

Kunjungan DEN turut diikuti sekitar 15 investor muda dari sejumlah institusi keuangan dan investasi untuk melihat pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan daerah serta potensi pengembangan daerah.