BMKG: Sebanyak 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Berstatus Awas Kekeringan

PURWOKERTO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) berstatus Awas kekeringan meteorologis pada Dasarian I September atau periode 1-10 September 2026.

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng, Goeroeh Tjiptanto, saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (03/9),mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kekeringan.

“Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah berstatus Awas meliputi Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak,” katanya.

Ia mengatakan status Awas merupakan kondisi paling kritis ketika hujan tidak turun selama minimal 61 hari berturut-turut.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menyebabkan sumber air mengering dan kekeringan ekstrem yang berpotensi mengancam kebutuhan dasar masyarakat.

“Sementara wilayah berstatus Siaga meliputi Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pemalang, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Boyolali. Adapun Kota Pekalongan berada dalam status Waspada,” katanya.

Ia mengatakan status Siaga menunjukkan kondisi yang lebih memburuk karena hujan tidak turun lebih dari sebulan atau minimal 31 hari.

Dalam status Siaga, kata dia, sumber air permukaan seperti sumur dangkal, sungai, dan embung berpotensi menyusut sehingga sektor pertanian mulai terdampak.

Sementara itu, lanjut dia, status Waspada merupakan peringatan awal ketika hujan tidak turun selama minimal 21 hari.

Ia mengimbau pada tahap tersebut masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan membatasi pemanfaatannya untuk kebutuhan yang tidak mendesak.

“Seluruh status tersebut diikuti prediksi curah hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian dengan peluang lebih dari 70 persen,” katanya.

Terkait dengan wilayah berstatus Awas, dia mengatakan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu segera mengantisipasi potensi krisis air bersih, antara lain melalui penjadwalan distribusi air menggunakan truk tangki secara rutin.

Selain itu masyarakat juga diminta memprioritaskan penggunaan air yang tersedia untuk kebutuhan pokok, terutama minum dan memasak, serta menghemat pemakaian untuk kebutuhan lainnya.

“Di sektor pertanian, lahan tadah hujan berisiko mengalami gagal panen atau puso akibat kekurangan air. Petani dianjurkan menyesuaikan pola tanam dengan memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering atau mengistirahatkan lahan sementara,” katanya.