Rekening Nasabah Bisa Ditunda Transaksinya? Ini Penjelasan Pengamat dan OJK

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bank dapat melakukan penundaan transaksi atau pemblokiran sementara rekening dalam rangka penegakan hukum, sepanjang tindakan tersebut memiliki dasar kewenangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Agus, bank pada prinsipnya perlu menindaklanjuti permintaan aparat penegak hukum apabila dilakukan melalui mekanisme yang sah. Bank juga tidak berada dalam posisi untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.

"Pada kenyataannya Kepolisian bisa langsung minta bank menunda transaksi di kasus korupsi atau kriminal lainnya. Dalam artian, bank mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku," ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/8).

Ia mengatakan pemahaman tersebut penting agar bank tidak dipersepsikan sebagai pihak yang secara sepihak menghentikan akses nasabah terhadap rekening.

Menurut Agus, bank merupakan penyedia jasa keuangan yang memiliki kewajiban mematuhi ketentuan perbankan sekaligus menindaklanjuti permintaan aparat yang memiliki dasar kewenangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus menanggapi polemik penundaan transaksi rekening Bank Mandiri yang dikaitkan dengan penghimpunan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Ia menilai posisi Bank Mandiri dalam kasus tersebut perlu dilihat secara proporsional, yakni sebagai pihak yang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, bukan sebagai pihak yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.

"Bank mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku," katanya.

Senada dengan Agus, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menyebut tindakan yang dilakukan Bank Mandiri telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dian menjelaskan penundaan transaksi merupakan tindakan sementara yang memiliki dasar hukum, antara lain diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 47 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Ia menegaskan mekanisme penundaan transaksi perlu dibedakan dari pemblokiran rekening. Tindakan tersebut juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemilik rekening telah melakukan tindak pidana.

Rekening Supriyono Kembali Bisa Digunakan

Sebelumnya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyatakan telah menindaklanjuti status penundaan transaksi terhadap rekening Supriyono alias Botok selaku Koordinator AMPB.

Rekening tersebut kembali dapat digunakan sebagaimana mestinya sejak Rabu, 26 Agustus 2026.