Guterres Dorong Dewan Keamanan PBB Lebih Representatif

New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan reformasi Dewan Keamanan PBB semakin mendesak seiring perubahan keseimbangan kekuatan global.

Dalam wawancara dengan Financial Times, Guterres menyoroti kesenjangan antara struktur Dewan Keamanan PBB saat ini dan realitas geopolitik dunia. Menurut dia, lembaga tersebut perlu beradaptasi agar tetap efektif dalam menangani berbagai konflik dan krisis internasional.

Dewan Keamanan PBB saat ini terdiri atas 15 negara anggota, dengan lima anggota tetap yang memiliki hak veto, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Russia, Inggris, dan Prancis.

Kritik terhadap komposisi Dewan Keamanan PBB semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait terbatasnya keterwakilan negara-negara berkembang dan kawasan Global South.

Guterres sebelumnya juga mendukung upaya menjadikan Dewan Keamanan PBB lebih representatif terhadap kondisi dunia saat ini. Ia menilai semakin sulit untuk membenarkan tidak adanya negara Afrika yang memiliki status sebagai anggota tetap.

Salah satu hambatan terbesar dalam reformasi Dewan Keamanan PBB adalah hak veto yang dimiliki lima anggota tetap.

Hak veto memungkinkan satu anggota tetap menggagalkan resolusi Dewan Keamanan meskipun mayoritas anggota mendukungnya. Mekanisme tersebut berulang kali menyebabkan kebuntuan dalam pembahasan sejumlah konflik internasional besar.

Perselisihan terkait Ukraina, Iran, dan berbagai konflik lainnya kembali menyoroti keterbatasan Dewan Keamanan PBB dalam merespons krisis internasional secara kolektif.

Guterres memperingatkan bahwa lembaga tersebut berisiko semakin mengalami kebuntuan jika gagal beradaptasi dengan dunia multipolar yang terus berubah.

Dorongan reformasi juga disuarakan sejumlah negara yang menginginkan keterwakilan lebih besar dalam pengambilan keputusan global.

India, misalnya, telah lama menyerukan perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB. India menilai struktur Dewan Keamanan saat ini masih berakar pada realitas geopolitik tahun 1945, bukan kondisi dunia pada abad ke-21.

Pernyataan terbaru Guterres semakin memperkuat seruan untuk membangun sistem internasional yang lebih inklusif dan representatif.

Seiring kekuatan global yang semakin tersebar di antara lebih banyak negara dan kawasan, reformasi Dewan Keamanan PBB diperkirakan tetap menjadi salah satu isu utama dalam agenda PBB.