Rencana Pembangunan Jakarta Terhambat Efisiensi, Apa yang Terjadi?

JAKARTA - Rencana menjadikan Jakarta sebagai satu dari 20 kota global dunia pada 2030 tentu membuat Gubernur DKI Pramono Anung berjuang mendandani ibu kota dengan sarana dan prasarana yang mumpuni layaknya kota berkelas di dunia.

Sejumlah infrastruktur coba terus dibangun di tengah pengetatan keuangan pusat. Kondisi tersebut tentu berdampak pada keuangan daerah yang sudah habis termakan dalam kegiatan tahunan mulai dari gaji dan tunjangan ASN, penanganan banjir, pengelolaan sampah, sejumlah kegiatan pemerintahan dan lainnya.

Sejumlah proyek mercusuar akan dilaksanakan, seperti pembangunan sarana transportasi publik agar warga berpindah dari kendaraan pribadi hingga ke angkutan massal. Proyek mercusuar ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi akibat pertumbuhan kendaraan bermotor.

Kemudian penanganan banjir maupun banjir rob melalui pembangunan national capital integrated coastal development (NCICD) yang melindungi daratan Jakarta dari ancaman air laut. Penanganan serta pengelolaan sampah di ibu kota, akses pendidikan dan kesehatan, belanja ASN serta pelayanan publik, hingga pembangunan ruang sosial di Jakarta.

Adanya sejumlah pembangunan tersebut tentu berdampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang saat ini sedang diuji dengan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat.

Faktor efisiensi ini membuat DKI Jakarta kehilangan uang segar yang nilainya mencapai Rp15 triliun lebih yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Jumlah yang begitu besar, nilai uang yang tak jadi dicairkan untuk Jakarta tersebut sama dengan dua kali lipat lebih dari APBD Sumatera Barat 2026 di angka Rp6,4 triliun.

Pada tahun 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta diproyeksikan dari pajak daerah mencapai Rp49,8 triliun lebih, retribusi daerah Rp2,2 triliun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp4,6 triliun, dan pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp876 miliar lebih.

Jumlah pendapatan daerah tersebut tentunya digunakan untuk memenuhi program kerja yang sudah dirancang tahun 2025 untuk dilaksanakan di tahun 2026,seperti belanja pegawai yang mencapai Rp21,4 triliun, belanja barang dan jasa Rp28,9 triliun, belanja subsidi Rp5,2 triliun, belanja bantuan sosial Rp4,5 triliun, belanja hibah Rp2,8 triliun, dan belanja bunga Rp120,4 miliar.

Kondisi ini membuat Gubernur DKI Jakarta memutar otak untuk mencari sumber pemasukan baru guna menopang proyek pembangunan tersebut. Beragam cara dimulai, antara lain lewat pemanfaatan halte sebagai ruang promosi di Jalan Sudirman, meningkatkan retribusi daerah melalui jasa dan lainnya.

Kemudian berupaya meningkatkan dividen sejumlah badan usaha milik daerah, hingga yang terbaru dengan menggenjot pendapatan lewat pengembangan industri ekonomi kreatif yang dirancang mampu menambah pundi-pundi Jakarta.

Sementara cara instan yang diwacanakan untuk mendapatkan dana segar adalah dengan penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan mampu menghasilkan uang segar Rp5,6 triliun yang dilaksanakan pada 2027.

Awalnya Pramono Anung hanya menargetkan Rp3,5 triliun saja lewat penerbitan obligasi daerah tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, jumlah uang yang ingin dipinjam lewat skema penerbitan obligasi daerah bertambah menjadi Rp5,6 triliun.

Dana segar tersebut direncanakan digunakan untuk memperpanjang jalur LRT Jakarta dari Kelapa Gading- Manggarai hingga kawasan Dukuh Atas yang ditaksir mencapai Rp2,7 triliun. Selain itu, dana segar tersebut akan dimanfaatkan untuk sektor kesehatan, yakni melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras yang mencapai Rp2,9 triliun dan sejumlah proyek pembangunan lainnya

Pinjaman tersebut rencananya akan dibayarkan Pemprov DKI Jakarta beserta bunganya dalam kurun waktu tujuh tahun. Artinya pinjaman tersebut jika cair di 2027 maka baru dilunasi pada 2034.