Gubernur BI Perlu Perkuat Independensi dan Koordinasi

Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai perlu tidak hanya membahas kebijakan suku bunga saat ini, tetapi juga menguji visi calon dalam menghadapi perubahan ekonomi hingga satu dekade mendatang.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan fit and proper test calon Gubernur BI yang digelar pada Rabu (26/8) seharusnya menggali kesiapan bank sentral menghadapi perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, digitalisasi uang, hingga dinamika keuangan global.

“Saya berharap fit and proper test besok berbicara tentang BI 2036, bukan hanya BI-Rate 2026. Kita perlu mendengar bagaimana calon Gubernur melihat AI, perubahan struktur produksi, transmisi kredit, digitalisasi uang, global financial cycle, pasar keuangan, serta hubungan moneter dan fiskal dalam satu arsitektur kebijakan yang tetap menjaga independensi,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8).

Destry Damayanti, yang saat ini menjabat Pejabat Gubernur Sementara (PGS) BI, merupakan calon tunggal Gubernur BI. Fakhrul menilai pengalaman Destry menjadi modal penting, tetapi tantangan ke depan tidak sekadar menjalankan kerangka kebijakan yang sudah tersedia.

Menurut dia, perubahan ekonomi global membuat pekerjaan bank sentral semakin kompleks. Inflasi tidak selalu berasal dari permintaan, likuiditas tidak otomatis berubah menjadi kredit, sementara kondisi pasar keuangan global semakin menentukan biaya pembiayaan dalam negeri.

Fakhrul menilai tantangan utama Gubernur BI berikutnya adalah menyesuaikan kerangka inflation targeting dengan kondisi ekonomi yang semakin sering menghadapi supply shock. BI juga perlu memastikan tambahan likuiditas benar-benar mengalir ke perekonomian melalui kredit dan aktivitas produktif.

Di sisi eksternal, BI tidak dapat menentukan harga uang dunia. Perubahan Fed Funds Rate, imbal hasil (yield) US Treasury, indeks dolar, dan global risk appetite dapat memengaruhi rupiah serta surat utang negara (SUN).

Karena itu, cadangan devisa, kedalaman pasar domestik, basis investor, instrumen hedging, serta kemampuan mengelola capital flow perlu menjadi bagian dari ruang kebijakan moneter Indonesia.

Fakhrul juga mengingatkan bahwa BI-Rate tidak selalu menggambarkan kondisi pembiayaan yang dihadapi dunia usaha. Suku bunga acuan dapat tetap, tetapi yield SUN meningkat, rupiah melemah, harga saham turun, dan risk premium naik sehingga biaya pembiayaan perusahaan tetap mahal.

"Satu BI-Rate sekarang berbicara kepada banyak Indonesia sekaligus. Karena itu bank sentral tidak harus mempunyai suku bunga berbeda untuk setiap sektor, tetapi harus mempunyai pemahaman yang jauh lebih granular mengenai bagaimana satu suku bunga mempengaruhi sektor yang berbeda,” kata Fakhrul.

Stabilitas Ekonomi

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan Gubernur BI berikutnya menghadapi tantangan menyeimbangkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Telisa, mandat BI kini tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kalau suatu saat menghadapi trade-off, cari jalan tengahnya bagaimana, itu memang butuh seni. Kita butuh gubernur bank sentral yang bisa menjalankan tugas sekarang yang lebih berat, karena BI diberi mandat bukan hanya menjaga stabilitas melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Telisa dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.