Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat dalam Catatan BPBD pada Januari–Agustus Mencapai 38.310 Hektare

PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah provinsi itu mencapai 38.310,86 hektare sejak Januari hingga Agustus 2026.  

"Untuk wilayah karhutla yang terbakar sampai hari ini dari Januari itu sudah mencapai 38.310,86 hektare," kata Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kalbar Daniel, di Pontianak, Jumat (21/8). 

Daniel mengatakan data tersebut merupakan perkembangan terbaru luas wilayah yang terbakar hingga Agustus 2026.

Ia mengatakan, sejumlah kabupaten menjadi perhatian serius karena tercatat mengalami kebakaran cukup signifikan dan berkontribusi terhadap munculnya kabut asap.

“Sebenarnya ada beberapa kabupaten yang kebakarannya cukup parah dan sangat signifikan dalam menyumbangkan asap, antara lain Kabupaten Ketapang seluas 12.443 hektare, Kubu Raya seluas 8.614 hektare, Mempawah seluas 6.144 hektare, kemudian ada beberapa di Sambas seluas 2.318 hektare. Karena daerah-daerah tersebut umumnya lahan gambut," ujarnya.

Daniel menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan berbagai langkah penanganan sejak awal tahun untuk mengantisipasi meluasnya dampak karhutla.

Salah satunya dengan menetapkan status siaga darurat bencana asap di tingkat provinsi berdasarkan status siaga yang telah ditetapkan di sejumlah kabupaten kota.

“Setidak-tidaknya di Kalimantan Barat ini ada sembilan kabupaten yang sudah menetapkan status siaga,” katanya. 

Sebelumnya, Pemprov Kalbar juga telah melaksanakan apel kesiapsiagaan untuk mengecek kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung dalam operasi penanggulangan bencana asap akibat karhutla. 

BPBD juga menjalankan patroli darat terpadu yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Brigade Karhutla UPT KPH, Manggala Agni, perusahaan swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), desa tangguh bencana, hingga instansi terkait.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memberikan dukungan operasi udara di Kalbar.

"Dukungan tersebut berupa helikopter patroli untuk memantau sebaran titik panas dan titik api yang tidak terpantau melalui patroli darat, serta helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca," katanya.

Daniel mengatakan operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sejak April 2026. Namun, pelaksanaannya bergantung pada kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan yang memungkinkan dilakukan penyemaian.

“Operasi modifikasi cuaca itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Itu berdasarkan perkiraan dari BMKG apakah ada potensi awan yang bisa ditaburi garam berpotensi hujan. Kalau tidak, tidak bisa juga,” jelasnya.