Sinergi Nagari, BPJS Kesehatan, dan Perantau Pastikan Warga Berobat Tanpa Cemas Biaya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari, menilai kolaborasi tersebut merupakan terobosan yang belum pernah dijumpai di wilayah kerjanya.

"Ini merupakan hal yang baru. Selama ini di BPJS Kesehatan Cabang Padang keterlibatan baru sebatas badan usaha, belum melibatkan para perantau," katanya.

Menurut Meri, keterlibatan para perantau menunjukkan bahwa kearifan lokal badoncek, atau budaya patungan, dapat menjadi kekuatan baru dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

Kolaborasi tersebut menjadi angin segar bagi upaya Padang Pariaman mencapai Universal Health Coverage (UHC). Hingga pertengahan 2026, cakupan kepesertaan JKN di daerah itu baru mencapai sekitar 86 persen dari sekitar 460 ribu penduduk.

Angka tersebut masih jauh dari syarat minimal UHC sebesar 98 persen. Artinya, masih ada sekitar 64 ribu warga yang perlu didorong menjadi peserta JKN.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah menambah alokasi subsidi UHC sebesar Rp5 miliar, dari Rp16 miliar menjadi Rp21 miliar pada akhir Juli 2026.

Asisten II Sekretariat Daerah Padang Pariaman, Elfi Delita, mengatakan pemerintah daerah menargetkan UHC dapat tercapai pada 2027. Menurutnya, target tersebut sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan kemampuan APBD sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, UHC bukan sekadar predikat, melainkan komitmen agar seluruh warga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dihantui kekhawatiran akan biaya.

Selama ini pemerintah daerah menyadari bahwa budaya badoncek yang melibatkan para perantau telah banyak membantu pembangunan di berbagai sektor. Namun, inovasi dari Nagari III Koto Aur Malintang Selatan menunjukkan bahwa jaminan kesehatan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga dapat menjadi gerakan bersama para perantau.

Ketika budaya badoncek bertemu dengan semangat para perantau untuk membangun kampung halaman, lahirlah ikhtiar bersama yang menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Bagi Haji Sagi, apa yang dilakukannya hari ini ibarat menanam benih yang kelak akan dipanen masyarakat kampung halamannya sendiri dalam bentuk kesehatan yang lebih baik sehingga mereka dapat bekerja dan menghidupi keluarganya dengan tenang. Bagi Darmawati dan Mina, kolaborasi antara pemerintah nagari, BPJS Kesehatan, serta para perantau menjadi jawaban atas doa sekaligus ketakutan mereka terhadap biaya pengobatan.

Program ini bukan sekadar tentang pembayaran iuran JKN, melainkan menghadirkan kepastian bahwa ketika sakit datang, setiap warga tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dibayangi kecemasan akan biaya pengobatan.