Sinergi Nagari, BPJS Kesehatan, dan Perantau Pastikan Warga Berobat Tanpa Cemas Biaya.

Karena itu, tokoh yang akrab disapa Haji Sagi tersebut bersama para perantau lainnya selama ini aktif membantu pembangunan jalan, rumah ibadah, serta mendanai berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di kampung halaman.

Namun, ia merasa upaya tersebut belum benar-benar menyentuh persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat, yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Perasaan itu semakin kuat ketika pemerintah nagari mengabarkan bahwa seorang warga meninggal dunia di rumah sakit, sementara keluarganya kesulitan memulangkan jenazah karena terkendala biaya.

"Saya tidak ingin lagi orang kampung halaman saya tidak bisa membayar biaya di rumah sakit," tegasnya.

Pendataan

Sejak peristiwa itu, Haji Sagi meminta pemerintah nagari mendata para lansia dan warga miskin yang mengidap penyakit kronis. Ia menyatakan siap membantu membiayai premi kepesertaan mereka di BPJS Kesehatan.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Era Jaya, mengatakan partisipasi aktif para perantau selama ini membuat pembangunan di nagari tersebut relatif tidak terlalu terdampak efisiensi anggaran.

Setiap tahun, pembangunan fisik senilai hampir Rp500 juta, termasuk pembangunan jalan antarkampung, dapat terlaksana berkat kontribusi para perantau.

Namun, pembangunan tersebut ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi warga. Masih banyak masyarakat miskin, terutama lansia dan penyandang penyakit menahun, yang tidak dapat berobat ke rumah sakit karena terkendala biaya. Berangkat dari kondisi itu, Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Selatan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang pada 30 Juni 2026.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah nagari dapat mendaftarkan lansia dan warga miskin yang mengidap penyakit menahun sebagai peserta JKN. Iuran mereka dibayarkan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) nagari dengan dukungan para perantau.

Pada tahap awal, sekitar 100 warga didaftarkan sebagai peserta JKN. Sebanyak 50 orang dibiayai melalui UPZ nagari, sedangkan sekitar 50 peserta lainnya dibantu para perantau, salah satunya H. Azwar Wahid.

Jumlah penerima bantuan diperkirakan masih akan bertambah karena masih banyak warga yang belum terakomodasi dan sejumlah perantau lainnya juga menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi.

Pemerintah nagari tidak sembarangan mendaftarkan warga ke JKN. Seluruh calon peserta diverifikasi berdasarkan data di tingkat nagari dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program yang dimulai sejak akhir Juni tersebut tepat sasaran.