Sinergi Nagari, BPJS Kesehatan, dan Perantau Pastikan Warga Berobat Tanpa Cemas Biaya.

Petang belum beranjak, tetapi hari sudah terasa kelabu bagi Darmawati, perempuan paruh baya yang tinggal di pelosok Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Hampir setiap hari ia menggenggam erat lalu mengayunkan parang untuk membelah buah pinang, meski tenaganya terus terkuras oleh penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya.

Di rumah yang dindingnya belum diplester itu, ia berjuang melawan penyakit yang memaksanya pulang kampung sekitar tiga tahun lalu dalam kondisi tubuh kurus dan sesekali batuk berdarah.

Di sela rutinitasnya, rasa lapar kembali menyerang, padahal baru dua jam sebelumnya ia menyantap sepiring nasi dengan lauk sisa semalam. Jantungnya berdebar, tubuhnya bergetar, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Gejala itu merupakan ciri khas hipoglikemia atau gula darah rendah.

Darmawati mengidap diabetes yang diketahui saat ia menjalani pengobatan tuberkulosis.

Ia memandang nanar sepeda motor yang sesekali melintas di depan rumahnya yang hanya berjarak beberapa meter dari jalan, sembari menunggu reaksi obat yang dibelinya di apotek beberapa pekan sebelumnya.

Berbagai obat herbal hingga pengobatan alternatif telah dicobanya, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Bahkan, sebagian justru menimbulkan efek samping sehingga akhirnya ia menghentikan pengobatan tersebut.

Sayangnya, ia dan keluarganya belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Kisah berbeda dialami Mina Sikumbang (60), penjaga kantin SMKN 1 IV Koto Aur Malintang. Tokoh adat bergelar Pamuncak Rajo Rangkayo Saradeyo itu pernah dihantui kekhawatiran setelah saudaranya dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Keluarganya tidak mampu melunasi biaya pengobatan yang mencapai lebih dari Rp9 juta.

Selama ini Mina hanya berobat ke puskesmas. Namun, menurutnya, layanan tersebut sebatas penanganan awal.

Jika penyakitnya memerlukan penanganan lanjutan, ia harus dirujuk ke rumah sakit yang tentu membutuhkan biaya besar, sementara penghasilannya tidak mencukupi untuk menanggungnya.

Berbeda halnya jika terdaftar sebagai peserta JKN. Menurutnya, melalui program tersebut masyarakat tidak lagi dibayangi kekhawatiran akan biaya pengobatan.

Salah seorang tokoh perantau asal Kabupaten Padang Pariaman, H. Azwar Wahid (73), suaranya bergetar saat menceritakan kondisi kampung halamannya yang jauh dari pusat pemerintahan.

Menurutnya, letak geografis itulah yang membuat kampung halaman yang dicintainya kurang dikenal masyarakat luas dan relatif tertinggal dalam pembangunan.

Karena itu, tokoh yang akrab disapa Haji Sagi tersebut bersama para perantau lainnya selama ini aktif membantu pembangunan jalan, rumah ibadah, serta mendanai berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di kampung halaman.

Namun, ia merasa upaya tersebut belum benar-benar menyentuh persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat, yang mayoritas berprofesi sebagai petani.